JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mulai mengakselerasi program perumahan di kawasan perbatasan sebagai langkah strategis meningkatkan kesejahteraan sekaligus memperkuat ketahanan nasional.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) memimpin langsung rapat koordinasi bersama jajaran BNPP untuk mematangkan implementasi program tersebut.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya konkret pemerintah menghadirkan hunian layak bagi masyarakat di wilayah terluar yang selama ini masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar.
Dalam arahannya, Mendagri menekankan pentingnya memaksimalkan program renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang digagas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), khususnya untuk wilayah perbatasan yang dinilai strategis.
Ia mengungkapkan bahwa alokasi perbaikan rumah telah mengalami peningkatan signifikan dari sebelumnya 10.000 unit menjadi 15.000 unit yang akan difokuskan di kawasan perbatasan.
“Ini Pak Ara (Menteri PKP Maruarar Sirait) sudah menyampaikan 15.000, tadinya 10.000, ini (dinaikkan menjadi) 15.000. Kemudian, tugas daripada BNPP, ini saya minta, tangkap betul program ini. Ini betul-betul kerjakan dengan hati,” kata Tito dalam keterangannya, Rabu.
Untuk memastikan pelaksanaan berjalan optimal, Mendagri meminta BNPP melakukan pemetaan menyeluruh terhadap wilayah perbatasan yang layak menjadi lokasi prioritas, termasuk penentuan jumlah unit rumah yang dibutuhkan di setiap daerah.
Pendekatan berbasis data juga menjadi kunci dalam program ini, di mana BNPP didorong untuk berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik dalam menentukan penerima manfaat secara akurat.
Menurut Tito, BPS telah memiliki basis data sosial ekonomi masyarakat melalui sistem Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dapat digunakan untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
“Karena (BPS) sudah melakukan survei, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN),” ujarnya.
Lebih jauh, pemerintah meyakini program perbaikan rumah ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga memperkuat rasa kebangsaan di wilayah perbatasan yang menjadi beranda terdepan Indonesia.
Dengan kondisi hunian yang lebih layak, masyarakat diharapkan memiliki keterikatan yang lebih kuat terhadap negara serta berperan sebagai penjaga kedaulatan di garis terluar.
“Nasionalisme, mereka akan timbul. Itu (akan menjadi) buffer zone untuk pertahanan,” tuturnya.
Program ini sekaligus menjadi sinyal bahwa pembangunan wilayah perbatasan kini ditempatkan sebagai prioritas nasional, tidak hanya dari sisi keamanan, tetapi juga kesejahteraan sosial masyarakatnya.***
