WASHINGTON, AS– Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat dari Partai Demokrat resmi mengajukan enam pasal pemakzulan terhadap Menteri Pertahanan Pete Hegseth. Langkah tersebut diajukan pada Rabu (15/4) dengan tuduhan bahwa Hegseth melakukan “kejahatan dan pelanggaran berat”, termasuk memicu perang terhadap Iran tanpa persetujuan Kongres AS.
Pengajuan resolusi pemakzulan itu dipimpin anggota DPR dari Partai Demokrat asal Arizona, Yassamin Ansari. Meski demikian, peluang usulan tersebut untuk lolos dinilai sangat kecil karena mayoritas kursi DPR saat ini dikuasai Partai Republik.
Dalam sistem ketatanegaraan Amerika Serikat, pemakzulan merupakan proses ketika DPR mengajukan dakwaan resmi terhadap pejabat negara atas dugaan pelanggaran serius. Namun, pemberhentian dari jabatan hanya dapat dilakukan jika Senat menyatakan pejabat tersebut bersalah melalui persidangan di Kongres.
Demokrat Tuding Hegseth Langgar Sumpah Jabatan
Ansari menilai Hegseth telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Menteri Pertahanan dan membahayakan keselamatan personel militer AS.
“Saya telah mengajukan pasal-pasal pemakzulan terhadap Pete Hegseth karena melanggar sumpahnya, membahayakan personel-personel militer AS, dan melakukan kejahatan perang, termasuk serangan terhadap warga sipil dan sekolah perempuan di Minab, Iran,” tulis Ansari melalui akun media sosial X.
Ia juga menegaskan bahwa kewenangan menyatakan perang berada di tangan legislatif.
“Hanya Kongres yang dapat mendeklarasikan perang; tindakannya menuntut pemecatan segera,” tegasnya.
Tuduhan Serang Iran Tanpa Otorisasi Kongres
Dalam pasal pertama pemakzulan, Hegseth dituduh memulai konflik dengan Iran tanpa deklarasi perang maupun izin hukum khusus dari Kongres.
Dokumen tersebut menyebut tindakan itu dilakukan dengan sadar dan menempatkan personel Angkatan Bersenjata Amerika Serikat pada risiko luka berat maupun kematian yang dapat diperkirakan sebelumnya.
Isu perang di Timur Tengah sendiri disebut memicu gejolak ekonomi global, terutama lonjakan harga minyak. Situasi tersebut juga dikabarkan berdampak pada menurunnya tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Donald Trump menjelang pemilu sela pada November mendatang.
Disorot atas Serangan ke Sekolah di Iran
Pasal lainnya menyoroti serangan terhadap sebuah sekolah dasar di Iran pada 28 Februari, bertepatan dengan dimulainya operasi pengeboman Iran oleh AS dan Israel. Serangan itu dilaporkan menewaskan sedikitnya 170 orang, termasuk murid dan guru.
Laporan The New York Times menyebut investigasi awal militer AS menemukan rudal jelajah Tomahawk milik AS menghantam sekolah tersebut akibat kesalahan penargetan.
Dalam dokumen pemakzulan, Hegseth dituduh “mengizinkan, membiarkan, atau gagal mencegah penggunaan kekuatan militer dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum konflik bersenjata”.
Diserang soal Operasi di Karibia dan Kebocoran Informasi Sensitif
Selain soal Iran, Partai Demokrat juga menyoroti operasi militer di kawasan Karibia. Hegseth dituding bertanggung jawab atas serangan ganda terhadap kapal-kapal yang diduga terlibat penyelundupan narkoba.
Menurut Demokrat, pola serangan dua kali terhadap target yang sama melanggar hukum dan merusak aturan keterlibatan militer yang dibuat untuk melindungi warga sipil.
Tuduhan lain dalam dokumen tersebut mencakup kelalaian dalam menangani informasi militer sensitif serta dugaan menghambat pengawasan Kongres.
Sorotan ini merujuk pada penggunaan aplikasi pesan komersial Signal oleh Hegseth untuk membahas rencana serangan terhadap Yaman beberapa waktu lalu.
Pentagon Sebut Upaya Politik Demokrat
Menanggapi pengajuan pemakzulan tersebut, Sekretaris Pers Pentagon Kingsley Wilson membela Hegseth dan menyebut langkah Demokrat hanya bermotif politik.
“Ini hanyalah upaya lainnya dari Partai Demokrat untuk membuat berita utama, sementara Departemen Perang secara tegas dan luar biasa mencapai tujuan Presiden di Iran,” ujar Wilson kepada Axios.
Meski peluang pemakzulan Pete Hegseth terbilang kecil di DPR yang dikuasai Partai Republik, langkah ini diperkirakan akan menambah tensi politik di Washington, terutama di tengah memanasnya konflik Timur Tengah dan persiapan menuju pemilu sela AS 2026.
