KALTIM – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Masud kembali menjadi sorotan publik setelah muncul penjelasannya terkait pengadaan kursi pijat senilai Rp125 juta di rumah jabatan gubernur. Dalam pernyataannya, Rudy mengaku membutuhkan fasilitas tersebut karena merasa lelah setelah menyetir mobil sendiri saat menjalankan aktivitas dinas.
Polemik ini menambah daftar kritik yang sebelumnya telah diarahkan kepada Rudy Masud, mulai dari anggaran rumah dinas senilai Rp25 miliar hingga pengadaan mobil dinas seharga Rp8,5 miliar. Bahkan, isu mobil dinas tersebut sempat menuai perhatian nasional dan disebut mendapat teguran dari Presiden Prabowo Subianto.
Kini, perhatian publik kembali tertuju pada kebijakan pengadaan kursi pijat yang dinilai tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran yang tengah digaungkan pemerintah pusat.
Dalam video yang beredar di media sosial, Rudy menjelaskan alasan di balik kebutuhan kursi pijat tersebut. Ia menyebut beban kerja dan mobilitas tinggi membuat kondisi tubuhnya sering kelelahan. “Kasihan saya nyetir sendiri, capek pulang kerja,” ujar Rudy
Menurutnya, perjalanan dinas dengan waktu tempuh panjang menjadi rutinitas yang cukup menguras tenaga. Karena itu, keberadaan kursi pijat disebut sebagai fasilitas penunjang kebugaran setelah bekerja.
Ia juga menyatakan bahwa usulan tersebut muncul karena ada pegawai yang merasa iba melihat dirinya kelelahan sepulang menjalankan tugas. “Ada pegawai yang kasihan lihat saya pulang kerja,” katanya.
Namun, alasan tersebut justru memicu gelombang kritik baru. Banyak pihak mempertanyakan urgensi pengadaan kursi pijat dengan nilai fantastis di tengah kondisi anggaran daerah yang semestinya diprioritaskan untuk pembangunan dan pelayanan publik.
Nilai Rp125 juta dianggap terlalu besar hanya untuk satu unit kursi pijat. Di sisi lain, pemerintah pusat saat ini tengah menekankan efisiensi belanja negara dan daerah, dengan memangkas sejumlah pos anggaran yang dinilai kurang prioritas.
Kebijakan itu diarahkan agar dana publik dapat difokuskan pada program strategis seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, keputusan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan anggaran untuk fasilitas pribadi di rumah jabatan dinilai kontras dengan semangat penghematan tersebut.
Sorotan publik pun semakin tajam lantaran ini bukan kali pertama Rudy Masud menjadi perbincangan terkait penggunaan anggaran. Sebelumnya, pengadaan rumah dinas bernilai Rp25 miliar serta mobil dinas mewah Rp8,5 miliar juga sempat menuai kontroversi.
Di tengah kritik yang berkembang, publik kini menunggu penjelasan resmi pemerintah daerah mengenai detail pengadaan kursi pijat tersebut, termasuk dasar kebutuhan, proses penganggaran, serta urgensi penggunaannya.
Kontroversi ini menjadi pengingat bahwa setiap penggunaan uang negara akan selalu berada dalam pengawasan masyarakat, terlebih saat kebutuhan publik dinilai masih jauh lebih mendesak dibanding fasilitas pejabat.
