JAKARTA – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri kembali menghadirkan inovasi dalam sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis digital. Setelah sebelumnya mengandalkan kamera tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) untuk mendeteksi pelanggaran kendaraan, kini teknologi tersebut dikembangkan dengan kemampuan pengenalan wajah atau face recognition yang terintegrasi langsung dengan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Pengembangan teknologi ini disebut menjadi langkah baru dalam memperkuat akurasi identifikasi pelanggar lalu lintas. Sistem ETLE sebelumnya lebih banyak mengandalkan pembacaan pelat nomor kendaraan melalui teknologi Automatic Number Plate Recognition (ANPR). Namun, dalam praktik di lapangan, masih ditemukan sejumlah pengendara yang mencoba menghindari tilang elektronik dengan menutupi bahkan melepas pelat nomor kendaraan mereka.
Dengan hadirnya ETLE berbasis pengenalan wajah, identifikasi pelanggar tidak lagi hanya bergantung pada nomor kendaraan. Kamera ETLE nantinya mampu memindai wajah pengendara dan mencocokkannya dengan database kependudukan yang tersimpan di Dukcapil. Sistem ini diklaim mampu membantu petugas dalam melakukan verifikasi identitas secara lebih cepat dan presisi.
Melalui akun resmi Humas Polri, dijelaskan bahwa teknologi tersebut dikembangkan untuk menjawab berbagai kendala dalam proses penegakan hukum lalu lintas. Salah satu persoalan yang kerap muncul adalah ketidaksesuaian data kendaraan dengan identitas pengendara atau kondisi ketika pelat nomor tidak dapat terbaca oleh kamera. Dengan integrasi data Dukcapil, sistem ETLE dapat melakukan identifikasi tambahan berdasarkan biometrik wajah pengendara.
Kehadiran teknologi baru ini juga menjadi bagian dari transformasi digital Polri dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Korlantas menilai pemanfaatan sistem berbasis data terintegrasi dapat menciptakan penegakan hukum yang lebih transparan, efisien, dan minim kontak langsung antara petugas dengan masyarakat. Selain itu, penggunaan ETLE juga diharapkan mampu menekan potensi pelanggaran lalu lintas dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berkendara secara tertib.
Tidak hanya dipasang pada kamera statis di jalan raya, pengembangan ETLE berbasis teknologi cerdas juga mulai diterapkan pada sistem pengawasan bergerak. Baru-baru ini, Polri memperkenalkan ETLE Drone Mobile yang mampu melakukan pemantauan lalu lintas dari udara. Drone tersebut dilengkapi kemampuan pembacaan pelat nomor serta pendeteksi wajah untuk membantu proses identifikasi pelanggaran secara real time.
Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo menyebut teknologi drone ETLE memungkinkan pengawasan dilakukan secara lebih dinamis di berbagai ruas jalan. Dengan dukungan kecerdasan buatan dan integrasi data digital, pengawasan lalu lintas dinilai akan semakin efektif dibandingkan metode konvensional.
Meski demikian, penerapan teknologi pengenalan wajah dalam sistem ETLE juga memunculkan perhatian dari masyarakat terkait keamanan data pribadi. Beberapa warganet di media sosial menilai integrasi data biometrik dengan sistem digital harus diiringi perlindungan data yang kuat agar tidak disalahgunakan. Diskusi mengenai keamanan data Dukcapil dan potensi kebocoran informasi pribadi turut ramai diperbincangkan di berbagai forum daring.
Di sisi lain, banyak masyarakat mendukung langkah modernisasi tersebut karena dianggap dapat membuat penindakan pelanggaran lalu lintas menjadi lebih adil. Teknologi ini juga diyakini dapat mempersempit celah manipulasi identitas kendaraan maupun praktik penghindaran tilang elektronik yang selama ini sering terjadi.
Korlantas Polri sendiri menargetkan perluasan sistem ETLE di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan data yang disampaikan Kakorlantas Polri sebelumnya, jumlah kamera ETLE di Indonesia ditargetkan mencapai 5.000 unit pada 2026 untuk memperkuat sistem penegakan hukum berbasis elektronik.
Dengan semakin canggihnya teknologi ETLE, masyarakat diharapkan lebih disiplin dalam berkendara dan mematuhi aturan lalu lintas. Penggunaan teknologi pengenalan wajah bukan hanya menjadi alat penindakan, tetapi juga bagian dari upaya menciptakan budaya tertib berlalu lintas yang lebih modern dan berbasis digital di Indonesia.
