JAKARTA – Rencana perdamaian antara Amerika Serikat (AS) dan Iran belum sepenuhnya jelas. Meski Presiden AS Donald Trump menyebut kesepakatan telah diteken, dokumen resmi belum dipublikasikan. Wakil Presiden AS, Vance, mengatakan kepada NBC News bahwa perjanjian tersebut mewajibkan pengawas nuklir kembali ke Iran.
“Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dan Amerika Serikat akan membantu Iran menghancurkan persediaan uranium yang sangat diperkaya, dan itu adalah sesuatu yang dijelaskan dengan sangat jelas, dalam MoU,” ujar Vance. Ia menambahkan, jadwal inspeksi nuklir kemungkinan dirumuskan pada Jumat.
Namun, pihak Iran menegaskan bahwa negosiasi lanjutan terkait nuklir baru akan dilakukan setelah pihak lain memenuhi kewajiban dalam kesepakatan awal. Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran menyebut perjanjian akhir ditunda hingga komitmen awal dijalankan.
Kesepakatan damai ini pertama kali diumumkan oleh Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, pada 15 Juni. Ia menyebut Washington dan Teheran sepakat menghentikan pertempuran di semua front, termasuk Lebanon.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan bahwa MoU ini tak bisa dipisahkan dari Israel. “Menurut pandangan kami, kedua pihak dalam memorandum ini adalah AS dan Israel di satu sisi, dan Iran serta Hizbullah di sisi lain,” katanya, dikutip Al Jazeera.
Araghchi memperingatkan bahwa setiap serangan Israel ke Lebanon akan dianggap pelanggaran terhadap kesepakatan sementara dengan AS. Iran menegaskan posisi bahwa Lebanon dan Iran adalah satu front, dengan Hizbullah tetap memiliki pengaruh di negara itu. Nota kesepahaman ini diyakini mencakup penghentian pendudukan Israel atas Lebanon.
