JAKARTA – Pemerintah mempercepat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dengan memusatkan perhatian pada pembangunan infrastruktur permanen yang masih mengalami kerusakan. Jalan, jembatan, hingga fasilitas pendidikan menjadi fokus utama dalam tahap pemulihan lanjutan yang ditargetkan berjalan lebih cepat dalam beberapa tahun ke depan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat Tim Pengarah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan bahwa secara umum proses pemulihan di wilayah terdampak menunjukkan perkembangan positif. Berbagai layanan publik yang sempat terganggu akibat bencana kini telah kembali beroperasi sehingga masyarakat dapat beraktivitas secara normal.
Layanan pemerintahan, fasilitas kesehatan, pasar tradisional, jaringan listrik, hingga distribusi bahan bakar disebut sudah berjalan kembali di sebagian besar daerah terdampak. Meski demikian, pemerintah menilai masih ada pekerjaan besar yang harus diselesaikan, terutama pada sektor infrastruktur yang menjadi urat nadi mobilitas masyarakat dan distribusi ekonomi.
“Prioritas kita ke depan yang paling utama adalah infrastruktur, mempermanenkan infrastruktur jalan dan jembatan daerah yang belum tersentuh. Itu yang harus dikerjakan, entah oleh pemerintah daerah atau diambil alih oleh pusat,” kata Tito usai rapat koordinasi.
Jalan dan Jembatan Daerah Masih Jadi Tantangan
Menurut Tito, seluruh ruas jalan dan jembatan nasional yang sebelumnya terdampak bencana kini telah kembali berfungsi. Keberhasilan tersebut menjadi modal penting dalam mempercepat pemulihan ekonomi dan aktivitas masyarakat di kawasan terdampak.
Namun, kondisi berbeda masih ditemukan pada sejumlah jalan provinsi dan kabupaten yang membutuhkan perbaikan lanjutan. Beberapa infrastruktur yang sempat diperbaiki bahkan kembali mengalami kerusakan akibat curah hujan tinggi yang masih terjadi di sejumlah wilayah.
Kerusakan susulan tercatat terjadi di beberapa daerah seperti Kabupaten Tapanuli Tengah di Sumatra Utara, Kabupaten Agam di Sumatra Barat, hingga sejumlah wilayah di Aceh yang masih rentan terhadap banjir dan longsor.
Situasi tersebut membuat pemerintah harus menyiapkan strategi pembangunan yang tidak hanya bersifat darurat, tetapi juga mampu bertahan dalam jangka panjang menghadapi ancaman bencana serupa.
Pemerintah pusat pun membuka kemungkinan untuk mengambil alih penanganan proyek-proyek tertentu apabila pemerintah daerah mengalami keterbatasan anggaran maupun kapasitas pelaksanaan.
Langkah tersebut dinilai penting agar proses pemulihan tidak berjalan lambat dan masyarakat dapat segera menikmati infrastruktur yang aman serta permanen.
Ribuan Sekolah Terdampak, Sebagian Masih Belajar di Tenda
Selain infrastruktur transportasi, sektor pendidikan menjadi perhatian serius pemerintah dalam agenda rehab-rekon. Data yang dipaparkan menunjukkan sebanyak 4.922 sekolah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat terdampak bencana dengan tingkat kerusakan yang beragam.
Sebagian besar sekolah memang telah kembali menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. Namun masih terdapat sejumlah satuan pendidikan yang terpaksa menggunakan fasilitas sementara karena bangunan sekolah mengalami kerusakan berat.
Beberapa sekolah bahkan harus direlokasi karena lokasi lama dinilai tidak lagi aman setelah terdampak longsor maupun banjir.
“Ada yang masih di sekolah darurat, ada yang menggunakan tenda, dan ada yang menumpang di sekolah lain karena bangunannya rusak berat atau perlu direlokasi,” ujar Tito.
Kondisi tersebut membuat sebagian siswa dan tenaga pengajar harus menjalani proses pembelajaran dengan keterbatasan fasilitas. Meski jumlahnya tidak besar dibanding total sekolah terdampak, pemerintah menilai percepatan rehabilitasi gedung pendidikan menjadi kebutuhan mendesak.
Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah saat ini terus berkoordinasi untuk mempercepat pembangunan kembali fasilitas pendidikan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung normal dan nyaman.
Pembangunan sekolah permanen juga diharapkan mampu mengembalikan kualitas pendidikan yang sempat terganggu akibat bencana.
Pemerintah Perketat Pengawasan Program Pemulihan
Sementara itu, Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin pemulihan hanya berhenti pada aspek penganggaran. Menurutnya, tantangan utama saat ini adalah memastikan seluruh program yang telah direncanakan benar-benar terlaksana di lapangan.
Karena itu, koordinasi lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah terus diperkuat agar proses rehabilitasi berjalan efektif dan tepat sasaran.
Pratikno menekankan pentingnya pengawasan dan monitoring secara berkala untuk memastikan setiap kendala dapat segera diatasi sebelum menghambat proses pemulihan.
“Kami ingin memastikan program bisa dilaksanakan secepat-cepatnya di lapangan. Selain itu, pengawasan dan monitoring juga terus diperkuat agar tidak ada persoalan yang terlewatkan dalam proses pemulihan,” kata Pratikno.
Ia menilai sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor kunci agar program rehabilitasi dan rekonstruksi dapat selesai sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah.
Presiden Setujui Anggaran Rp100,1 Triliun hingga 2028
Sebagai bentuk dukungan terhadap percepatan pemulihan, pemerintah telah menyiapkan anggaran besar untuk mendanai berbagai program rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi terdampak.
Presiden menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp100,1 triliun yang akan digunakan secara bertahap hingga tahun 2028. Dana tersebut mencakup pembangunan kembali infrastruktur publik, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga program pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat.
Khusus untuk tahun 2026, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp38,9 triliun guna mempercepat berbagai proyek prioritas yang saat ini masih dalam tahap pengerjaan.
Dengan dukungan anggaran tersebut, pemerintah menargetkan proses pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dapat berlangsung lebih cepat sehingga masyarakat terdampak segera memperoleh kembali akses terhadap infrastruktur, layanan publik, dan fasilitas pendidikan yang layak.
