BANDUNG – Komisi V DPR RI menyoroti masih terhambatnya sejumlah proyek infrastruktur strategis di Jawa Barat akibat lambannya proses pembebasan lahan. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang menghambat percepatan pembangunan, meski dukungan program dan anggaran dari pemerintah pusat telah tersedia.
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, Sudjatmiko, meminta pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, hingga pemerintah kabupaten/kota memperkuat koordinasi agar berbagai proyek strategis dapat direalisasikan sesuai jadwal dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
Menurutnya, Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia membutuhkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan tidak dapat dilakukan secara parsial. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan harus memiliki komitmen yang sama untuk mempercepat penyelesaian setiap tahapan proyek, terutama persoalan pembebasan lahan yang selama ini menjadi hambatan utama.
“Pembangunan infrastruktur di Jawa Barat tidak boleh berjalan parsial. Seluruh pemangku kepentingan harus bergerak bersama, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah daerah. Sinergi menjadi kunci agar setiap proyek strategis dapat terealisasi tepat waktu dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Sudjatmiko saat Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (3/7/2026).
Sudjatmiko mencermati masih adanya sejumlah proyek yang belum dapat memasuki tahap konstruksi, meskipun pembiayaan dan dukungan pemerintah pusat telah disiapkan. Sudjatmiko menilai persoalan terbesar masih berada pada penyelesaian pembebasan lahan di tingkat daerah.
Ia mengingatkan bahwa keterlambatan penyelesaian lahan tidak hanya menghambat pelaksanaan proyek, tetapi juga berpotensi menurunkan efektivitas penyerapan anggaran negara yang telah dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur.
Sebagai contoh, Sudjatmiko menyoroti pembangunan flyover di Kota Bekasi yang secara teknis telah siap dikerjakan, namun hingga kini belum dapat memasuki tahap konstruksi karena proses pembebasan lahan belum rampung.
Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi bersama agar pemerintah daerah dapat memastikan seluruh persyaratan proyek, termasuk aspek pengadaan lahan, telah diselesaikan sebelum pekerjaan fisik dimulai.
Selain persoalan konektivitas, Komisi V DPR RI juga memberikan perhatian terhadap penanganan banjir yang masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah Jawa Barat. Sudjatmiko menegaskan bahwa upaya pengendalian banjir harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur fisik.
Ia menilai penanganan banjir perlu diintegrasikan dengan penataan ruang, pengendalian alih fungsi lahan, normalisasi sungai, perlindungan kawasan resapan air, penghijauan di daerah aliran sungai, hingga penyediaan kawasan permukiman yang lebih aman bagi masyarakat.
“Penanganan banjir tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur fisik. Kita membutuhkan perencanaan tata ruang yang baik, menjaga kawasan resapan air, memperkuat penghijauan di sepanjang bantaran sungai, serta menyiapkan solusi permukiman yang aman bagi masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sudjatmiko juga mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama pemerintah kabupaten dan kota untuk mempercepat penyusunan usulan proyek yang telah memenuhi *readiness criteria*. Menurutnya, kesiapan dokumen perencanaan menjadi syarat penting agar daerah dapat memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah pusat, termasuk melalui skema Instruksi Presiden (Inpres).
Ia menambahkan, semakin matang perencanaan sebuah proyek, semakin besar pula peluang daerah memperoleh alokasi anggaran dan mempercepat realisasi pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.
Sebagai anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko menegaskan pihaknya akan terus menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran guna memastikan setiap proyek infrastruktur berjalan sesuai target, dikelola secara akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Komisi V DPR RI akan terus mengawal pembangunan infrastruktur agar berjalan sesuai target. Pembangunan yang berkualitas bukan hanya mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat konektivitas wilayah, serta menciptakan pembangunan yang berkelanjutan di seluruh Jawa Barat,” tutupnya.
