JAKARTA – Perpecahan di tubuh Partai Demokrat Amerika Serikat semakin mencuat setelah lebih dari 100 anggota DPR mendukung pemangkasan bantuan bagi Israel.
Pemungutan suara berlangsung pada Rabu, 15 Juli, dan menjadi sorotan karena menunjukkan perubahan sikap terhadap salah satu sekutu lama Amerika Serikat.
Usulan itu akhirnya gagal disahkan setelah mayoritas anggota DPR menolaknya.
Mengutip laporan USA Today, rancangan tersebut diajukan anggota Partai Republik Thomas Massie dari Kentucky.
Massie mengusulkan penghentian bantuan Amerika Serikat kepada Israel senilai lebih dari US$3 miliar atau sekitar Rp48,8 triliun.
Hasil pemungutan suara menunjukkan 314 anggota menolak usulan tersebut.
Sebanyak 104 anggota mendukung pemangkasan bantuan itu.
Sementara 10 anggota memilih abstain.
Seluruh anggota Partai Republik hampir kompak menolak usulan tersebut.
Sebaliknya, Partai Demokrat justru memperlihatkan perbedaan pandangan yang cukup tajam.
Pemimpin Fraksi Demokrat Hakeem Jeffries termasuk anggota yang menolak usulan tersebut.
Mantan pimpinan Demokrat Steny Hoyer juga memberikan suara penolakan.
Namun, mantan Ketua DPR Nancy Pelosi memilih mendukung pemangkasan bantuan.
Sikap serupa juga ditunjukkan Katherine Clark yang kini menjabat sebagai Minority Whip Partai Demokrat.
Perbedaan sikap itu muncul di tengah meningkatnya perhatian terhadap krisis kemanusiaan di Jalur Gaza.
Konflik Israel dan Hamas kini mendekati tiga tahun sejak serangan 7 Oktober 2023.
Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan lebih dari 70.000 warga Palestina meninggal dunia sejak konflik tersebut dimulai.
Sebelumnya, serangan 7 Oktober 2023 menewaskan lebih dari 1.000 warga Israel dan warga negara asing.
Clark menilai bantuan militer harus mengikuti hukum dan kepentingan Amerika Serikat.
“Kita tidak boleh memberikan cek kosong untuk bantuan militer kepada negara mana pun yang tidak mematuhi hukum, kepentingan, dan nilai-nilai Amerika Serikat,” kata Clark.
Ia menambahkan, “Meski anggota Demokrat akan mengambil keputusan berbeda dengan itikad baik, kami tetap bersatu dalam tujuan bersama untuk mewujudkan perdamaian permanen.”
Berbeda dengan Clark, Hoyer menilai penghentian bantuan justru dapat menghambat solusi dua negara.
“Saya memahami kekecewaan banyak anggota terhadap sejumlah kebijakan dan tindakan pemerintah Israel saat ini,” ujar Hoyer.
Ia melanjutkan, “Namun amendemen ini akan menyemangati musuh-musuh perdamaian, pihak yang ingin melenyapkan Israel sepenuhnya, serta mereka yang menginginkan kematian orang-orang Yahudi.”
Sementara itu, anggota Demokrat Brad Sherman menuding pemungutan suara tersebut hanya dimanfaatkan Partai Republik untuk kepentingan politik.
Menurut Sherman, usulan itu sejak awal memang tidak memiliki peluang lolos.
Ia menyebut langkah tersebut bertujuan memperlebar perpecahan di tubuh Partai Demokrat menjelang pemilu paruh waktu Amerika Serikat.
Sherman mengatakan, “Pimpinan Partai Republik membawa usulan ini ke sidang bukan agar menjadi undang-undang, melainkan untuk memecah Partai Demokrat dan mempermudah materi kampanye yang menggambarkan partai kami berada di pihak mereka yang meneriakkan ‘kematian bagi Amerika’ dan ‘kematian bagi Israel’.”***
