JAKARTA — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap adanya sekitar 6.000 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian PU yang terindikasi memiliki keterkaitan dengan transaksi judi online berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Selain itu, kementerian juga menemukan sekitar 3.000 hingga 4.000 pegawai yang diduga melakukan pelanggaran pada sistem absensi elektronik.
Temuan tersebut menjadi salah satu dasar Kementerian PU memperketat pengawasan internal, memperbaiki tata kelola organisasi, serta meningkatkan penegakan disiplin terhadap pegawai. Namun demikian, indikasi yang disampaikan masih memerlukan proses verifikasi dan tidak dapat dimaknai sebagai bukti seseorang telah melakukan tindak pidana, sejalan dengan asas praduga tak bersalah.
Dalam Podcast Akbar Faizal yang tayang Rabu (15/7/2026), Dody menegaskan data mengenai indikasi transaksi judi online tersebut berasal dari PPATK, bukan hasil pemeriksaan internal kementerian.
“Ini bukan data saya, data PPATK. Judol itu pidana,” kata Dody.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa persoalan judi online dinilai telah merambah berbagai lapisan masyarakat, termasuk lingkungan aparatur sipil negara.
Sekitar 15 Persen ASN Masuk Data Indikasi PPATK
Kementerian PU saat ini memiliki sekitar 38.600 ASN. Dengan jumlah tersebut, sekitar 6.000 pegawai yang masuk dalam data indikasi transaksi judi online setara dengan hampir 15 persen dari total pegawai kementerian.
Meski demikian, Dody belum mengungkap rincian lebih lanjut mengenai data tersebut. Ia tidak menjelaskan periode transaksi yang dimaksud, nilai transaksi, identitas pegawai, maupun perkembangan proses pemeriksaan terhadap ASN yang terindikasi.
Hingga kini juga belum ada informasi mengenai adanya ASN yang dijatuhi sanksi disiplin maupun diproses secara hukum berdasarkan temuan tersebut.
Sesuai ketentuan yang berlaku, data PPATK merupakan informasi awal yang dapat digunakan untuk kepentingan analisis dan penelusuran lebih lanjut. Setiap dugaan keterlibatan tetap memerlukan verifikasi melalui proses pemeriksaan sesuai mekanisme hukum dan kepegawaian yang berlaku.
Pembenahan Organisasi Jadi Prioritas
Dody mengatakan berbagai temuan tersebut menjadi salah satu alasan dilakukannya rotasi sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian PU. Langkah itu merupakan bagian dari upaya memperkuat pengawasan internal dan membangun budaya kerja yang lebih profesional.
Menurutnya, sejumlah persoalan disiplin yang ditemukan bukan terjadi dalam waktu singkat, melainkan diduga telah berlangsung cukup lama. Ia menilai lemahnya sistem pengawasan menjadi salah satu faktor yang membuat berbagai dugaan pelanggaran sulit terdeteksi maupun ditindak secara objektif.
Dody juga menyoroti adanya hubungan kedekatan di lingkungan kerja yang dinilai berpotensi menghambat proses pengawasan apabila tidak diimbangi mekanisme pemeriksaan yang independen.
Selain temuan terkait indikasi transaksi judi online, Kementerian PU juga menemukan dugaan pelanggaran disiplin dalam penggunaan sistem absensi elektronik.
Setelah dilakukan pembaruan sistem dan evaluasi terhadap mekanisme absensi, kementerian menemukan sekitar 3.000 hingga 4.000 pegawai yang diduga melakukan manipulasi kehadiran.
“Bayangkan, 3.000–4.000 orang itu main-main absen. Satu dari sepuluh pegawai saya bohong soal absen,” ujar Dody.
Meski demikian, Menteri PU belum menjelaskan secara rinci bentuk dugaan manipulasi tersebut maupun periode terjadinya pelanggaran. Proses pemeriksaan internal masih diperlukan untuk memastikan fakta atas setiap dugaan yang ditemukan.
Pengawasan Internal Diperketat
Dody menilai pembaruan sistem absensi elektronik menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan. Melalui sistem yang lebih ketat, berbagai dugaan pelanggaran yang sebelumnya sulit teridentifikasi mulai terdeteksi.
Ke depan, Kementerian PU menyatakan akan terus memperkuat pengawasan internal, meningkatkan integritas aparatur, serta memastikan setiap dugaan pelanggaran diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Langkah tersebut diharapkan mampu membangun budaya kerja birokrasi yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Pemeriksaan terhadap ASN yang terindikasi, baik terkait dugaan transaksi judi online maupun pelanggaran disiplin, tetap akan mengedepankan prosedur yang berlaku dan asas praduga tak bersalah hingga terdapat kepastian hukum atau keputusan administratif yang berkekuatan tetap.
