JAKARTA – Pemerintah Israel kembali memicu kecaman setelah sejumlah menteri mengumumkan rencana pembangunan permukiman ilegal baru di Gaza dan Tepi Barat.
Menteri Pertahanan Yoav Katz menyatakan niatnya mendirikan tiga pos terdepan Nahal di Gaza utara, sebuah model komunitas militer yang kerap menjadi cikal bakal pemukiman sipil Israel, sebagiamana dilansir The Guardian, Sabtu (18/7/2026).
Sementara itu, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich mengumumkan pendanaan sebesar 1,3 miliar shekel (sekitar £318 juta) untuk memperluas puluhan permukiman di Tepi Barat yang diduduki. Menurut laporan media Israel, keputusan ini sebenarnya sudah diambil kabinet bulan lalu, namun dirahasiakan karena dikhawatirkan menimbulkan penentangan dari Amerika Serikat.
Mayor Jenderal Avi Bluth, komandan militer Israel di Tepi Barat, bahkan menyebut pos-pos terdepan ekstremis sebagai “mitra keamanan” dan menyampaikan apresiasinya kepada para pemukim. Bluth, yang berasal dari permukiman Tepi Barat, berbicara dalam sebuah forum pertanian yang mewakili komunitas pemukim ilegal, bahkan menurut hukum Israel sendiri.
Langkah ini muncul menjelang pemilihan nasional pada 27 Oktober, di mana koalisi sayap kanan pimpinan Benjamin Netanyahu dituding berpacu memperluas kendali atas wilayah Palestina yang diduduki dan mengusir warga Palestina sebelum mandatnya berakhir.
Kebijakan tersebut dinilai memperkuat kampanye teror yang telah lama mengusir warga Palestina dari rumah dan tanah mereka di Tepi Barat, sekaligus menambah ketegangan di kawasan.
