Presiden Prabowo Subianto mengirimkan sinyal peringatan keras kepada para pemegang konsesi lahan dan izin usaha di Indonesia. Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (20/7/2026), Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil tindakan ekstrem dengan mencabut Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), hingga Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang ditelantarkan pengusaha.
Langkah radikal ini diambil karena pemerintah ogah lagi menoleransi taktik “booking izin” yang membiarkan aset negara tidak produktif.
“Sekarang kita tidak toleransi HGU, HGB, SIUP. Izin kita beri, tapi dua tahun tidak ada kegiatan, dua tahun tidak ada kegiatan… Cabut!” cetus Prabowo di hadapan para menterinya.
Efek Domino ke Blok Masela: Gertakan Sopan di Tokyo
Kebijakan sapu bersih lahan tidur ini ternyata sejalan dengan strategi agresif pemerintah dalam mengebut Proyek Strategis Nasional (PSN). Salah satu korbannya adalah raksasa migas asal Jepang, Inpex Corporation, yang mengelola Proyek Blok Gas Abadi Masela di Maluku setelah proyek raksasa tersebut membatu selama 28 tahun.
Prabowo menceritakan momen saat dirinya langsung melabrak petinggi Inpex di Tokyo dengan gaya diplomasi khas: ramah namun sarat ancaman nyata.
“Saya sampaikan dengan baik dan sopan, ‘Saudara masih berminat enggak? Kalau saudara tidak berminat, saya akan alokasi, saya akan tunjuk perusahaan lain,'” ungkap Prabowo menirukan ucapannya saat itu.
Sambil berseloroh, Prabowo menyebut tindakan kerasnya bukan bentuk kesewenang-wenangan. “Sopan tapi tegas. Sebagai bangsa Indonesia yang ramah enggak mungkin kita kasih ultimatum kan? Bukan ultimatum itu, melainkan imbauan.”
Demi Selamatkan Devisa dan Energi Nasional
Ketegasan Indonesia dalam merebut kembali izin-izin usaha yang mati suri bukan tanpa alasan kuat. Kepada pihak Jepang dan para menteri, Prabowo menggarisbawahi bahwa tanah air saat ini sedang berkejaran dengan waktu demi mengamankan dua sektor krusial.
Pasokan gas dari proyek seperti Blok Masela sangat mendesak untuk menopang kebutuhan domestik. Pemerintah butuh proyek-proyek skala masif segera beroperasi demi mendongkrak pemasukan kas negara.
“Yang Mulia, apakah Jepang masih berminat? Masalahnya bangsa Indonesia sangat butuh energi, sangat butuh devisa,” pungkas Prabowo, memberi sinyal bahwa era membiarkan investasi mangkrak di bumi nusantara kini telah resmi berakhir.
