KUALA LUMPUR, MALAYSIA — Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim memastikan negaranya tidak akan tunduk pada tekanan Amerika Serikat (AS) terkait kebijakan larangan masuk bagi seluruh warga negara Israel. Sikap tegas ini disampaikan Anwar setelah sejumlah anggota Kongres AS mengancam akan meninjau ulang bantuan keamanan dan ekonomi untuk Malaysia jika kebijakan tersebut tidak dicabut.
Dikutip dari The Star pada Kamis (23/7/2026), Anwar menyebut kebijakan penolakan terhadap warga negara Israel bukanlah hal baru, melainkan pendirian yang sudah dipegang teguh Malaysia selama puluhan tahun. Ia menilai tuduhan bahwa Malaysia melanggar hukum internasional adalah klaim yang tidak berdasar.
Bantah Tuduhan Langgar Hukum Internasional
Anwar secara khusus merespons pernyataan sejumlah anggota parlemen AS yang menuding Malaysia tidak menghormati hak-hak antarbangsa lewat kebijakan tersebut. Ia menegaskan tuduhan itu keliru karena kebijakan itu sudah lama berjalan dan bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba.
“Ini benar-benar tidak masuk akal karena, sejauh yang kami ketahui, kebijakan ini telah diadopsi oleh Malaysia selama beberapa dekade, yaitu kami menentang kehadiran warga negara Israel mana pun,” ujar Anwar.
Ia pun meluruskan bahwa larangan tersebut tidak menyasar orang-orang beragama Yahudi, melainkan spesifik pada status kewarganegaraan Israel yang dianggap terlibat dalam kekerasan terhadap Palestina dan Gaza.
“Bukan orang Yahudi, tetapi warga negara Israel di sini karena mereka adalah bagian dari dan terlibat dalam pembunuhan, kejahatan, dan penindasan terus-menerus, penjajahan Palestina dan Gaza,” imbuhnya.
Ancaman Delapan Anggota Kongres AS
Ketegangan ini bermula dari surat bersama yang dilayangkan delapan anggota Kongres AS, yakni Greg Landsman, Josh Gottheimer, Jimmy Panetta, Dan Goldman, Debbie Wasserman Schultz, Jared Moskowitz, Brad Sherman, dan Jake Auchincloss. Dalam suratnya, mereka mendesak Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio untuk mengkaji ulang langkah yang perlu diambil menyusul sikap Anwar yang berencana mendeportasi warga berkewarganegaraan ganda Israel-Malaysia.
Para legislator itu turut menyinggung bahwa Malaysia selama ini menerima berbagai bentuk bantuan keamanan dari Washington, termasuk program Pendidikan dan Pelatihan Militer Internasional (International Military Education and Training/IMET) yang membiayai pelatihan militer profesional bagi personel Malaysia. Ancaman peninjauan bantuan ini muncul tak lama setelah pernyataan Anwar pada 15 Juli lalu soal rencana deportasi warga negara Israel berkewarganegaraan ganda yang kedapatan tinggal di Malaysia.
Pernyataan Anwar sendiri sebelumnya dipicu oleh desakan pemerintah negara bagian Johor agar otoritas menyelidiki Network School, sebuah komunitas berbasis teknologi di kawasan Forest City, menyusul dugaan adanya warga berkewarganegaraan ganda Israel yang menetap di sana.
Sebut AS Tak Ikuti Perkembangan Global
Menanggapi ancaman tersebut, Anwar menuding para anggota Kongres AS tidak mengikuti perkembangan global, di mana menurutnya banyak negara lain juga menerapkan larangan serupa terhadap warga Israel.
“Ternyata mereka sama sekali tidak mengikuti perkembangan di mana banyak negara melarangnya (warga negara Israel memasuki sejumlah negara) dan bahwa Malaysia telah melarangnya selama beberapa dekade,” kata Anwar.
Ia juga mengingatkan bahwa Malaysia merupakan negara berdaulat yang berhak menentukan sikap politik luar negerinya sendiri, termasuk soal penolakan terhadap Israel.
“Pertama, mereka harus memahami bahwa ini adalah negara merdeka dan berdaulat, dan penentangan kami terhadap Israel disebabkan oleh tirani mereka, penjajahan mereka, dan pembunuhan harian mereka,” tegasnya.
Tak berhenti di situ, Anwar balik mempertanyakan sikap para pembuat kebijakan AS yang dinilainya tutup mata terhadap korban jiwa di Gaza, mulai dari anak-anak, warga sipil, hingga perempuan, serta penghancuran permukiman dan pendudukan wilayah oleh Israel.
Malaysia Berdaulat, Tak Gentar Diancam
Anwar menegaskan posisinya sebagai kepala pemerintahan tidak akan bergeser meski dihadapkan dengan ancaman pemangkasan bantuan dari Washington. Ia menyebut hak menyuarakan sikap politik merupakan bagian dari kedaulatan Malaysia sebagai negara merdeka.
“Malaysia adalah negara merdeka dan kami bebas menyuarakan pendapat kami. Oleh karena itu, meskipun hal itu tidak menghentikan mereka untuk membuat ancaman, saya akan dengan tegas membela hak-hak warga Malaysia dan keputusan yang dibuat oleh rakyat Malaysia untuk tetap teguh melarang kehadiran warga negara Israel di Malaysia,” ujarnya.
Ia menambahkan, Malaysia akan tetap konsisten menyuarakan pembelaan terhadap Palestina kendati banyak negara lain memilih bersikap pasif atau diam terhadap situasi di Gaza.
“Malaysia adalah negara merdeka dan kami menjalankan hak-hak kami dan bangga mengatakan bahwa warga Malaysia menghormati martabat pria dan wanita dan menghargai semangat kemanusiaan,” paparnya, sembari menegaskan kebijakan larangan masuk bagi warga Israel akan terus dipertahankan.
Klarifikasi Soal Pertemuan dengan Hamas
Isu lain yang turut disinggung anggota Kongres AS adalah hubungan Malaysia dengan Hamas. Menjawab hal ini, Anwar mengungkapkan bahwa dirinya sudah membahas langsung persoalan tersebut dalam pertemuannya dengan Presiden AS Donald Trump.
Ia menjelaskan, pertemuannya dengan pimpinan Hamas semata bertujuan menyampaikan simpati kepada keluarga korban serangan Israel yang kehilangan istri, anak, dan anggota keluarga akibat pengeboman.
“Selama pertemuan kami, saya mengatakan kepadanya bahwa saya memang bertemu dengan pemimpin Hamas untuk menyampaikan simpati kepada keluarga mereka, yang baru saja menderita akibat pengeboman dan pembunuhan istri, anak-anak, dan keluarga mereka,” ungkap Anwar.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan hal yang wajar dilakukan dan seharusnya tidak dipandang sebagai bentuk keberpihakan yang mengancam hubungan bilateral Malaysia-AS.
Tegaskan Hubungan Baik dengan AS Tetap Terjaga
Meski bersikap keras soal Israel, Anwar memastikan sikap politik luar negeri Malaysia tersebut tidak akan memengaruhi hubungan baik dengan Amerika Serikat secara keseluruhan. Ia menegaskan Malaysia tetap terbuka menerima warga negara AS serta peluang investasi dan kerja sama dagang dari negeri Paman Sam.
“Kami menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat seperti halnya dengan negara-negara lain, tetapi tidak mungkin bagi kami untuk menjadi begitu lemah hati sehingga kami tidak berani mengutuk tindakan berlebihan dalam hal pembunuhan orang-orang yang tidak bersalah, termasuk mereka yang berada di Palestina dan Gaza,” pungkas Anwar.
Sikap tegas Anwar ini sekaligus menjadi sinyal bahwa Malaysia tidak akan mengubah arah kebijakan luar negerinya terkait Israel-Palestina, kendati harus berhadapan dengan tekanan politik dari sekutu dagang sebesar Amerika Serikat.
