JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras kepada jajaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar tidak lagi memainkan angka maupun menyajikan laporan palsu. Prabowo menegaskan, pemerintah membutuhkan data apa adanya, meski angka tersebut pahit dan tidak sesuai harapan.
Peringatan itu disampaikan Prabowo dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Prabowo secara tegas menyatakan tidak ada ruang bagi praktik manipulasi laporan dalam pengelolaan perusahaan negara. Menurut dia, angka yang disampaikan kepada pemerintah harus benar-benar menggambarkan kondisi keuangan BUMN.
“Saya juga ingatkan di sini bahwa kita tidak mau toleransi dengan permainan angka, dengan laporan palsu. Kita harus dapat angka-angka yang benar, angka yang tepat, walaupun kadang-kadang pahit,” tegas Prabowo.
Pernyataan tersebut disampaikan saat Prabowo memaparkan hasil pembenahan tata kelola BUMN. Ia mengungkapkan pemerintah sebelumnya melakukan koreksi terhadap laporan keuntungan perusahaan pelat merah pada 2024.
Dari koreksi itu, keuntungan BUMN pada 2024 tercatat sebesar Rp186 triliun. Pada tahun yang sama, dividen yang disetorkan kepada negara mencapai Rp85,5 triliun.
Prabowo kemudian membandingkannya dengan capaian pada 2025. Setelah dilakukan perbaikan tata kelola, keuntungan BUMN disebut melonjak menjadi Rp326 triliun atau meningkat 75,3 persen dibandingkan 2024.
“Rp326 triliun ini adalah keuntungan tanpa permainan angka,” ujar Prabowo.
Lonjakan tersebut juga terlihat dari setoran dividen. Pada 2025, dividen BUMN sempat dilaporkan mencapai Rp142,3 triliun, meningkat 67 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Namun, Prabowo menilai angka tersebut belum memberikan gambaran utuh karena harus memperhitungkan penyertaan modal negara (PMN) yang diberikan kepada BUMN. Pemerintah kemudian melakukan koreksi untuk menghitung dividen secara neto.
Hasilnya, dividen neto BUMN pada 2025 tercatat Rp138 triliun. Angka tersebut meningkat sekitar 160 persen dibandingkan Rp53 triliun pada 2024.
Kinerja tersebut, kata Prabowo, masih berpotensi meningkat pada 2026. Pemerintah memproyeksikan dividen BUMN mencapai Rp200 triliun tanpa adanya PMN.
“Dari 2024 ke 2026 (dividen) naik dari Rp53 triliun ke Rp200 triliun atau bisa dikatakan 4 kali lebih besar. 400 persen meningkatnya tanpa PMN,” kata Prabowo.
Prabowo menilai perubahan angka tersebut menunjukkan dampak pembenahan tata kelola terhadap kinerja BUMN. Ia menekankan perusahaan negara tidak membutuhkan laporan yang dibuat untuk terlihat bagus, melainkan pengelolaan yang sehat dan transparan.
Presiden pun menggarisbawahi bahwa keberhasilan dapat dicapai dengan cepat ketika manajemen dijalankan secara rasional dan tidak disertai niat untuk menipu.
“Ini membuktikan dengan manajemen yang akal sehat, dengan niat tidak menipu, keberhasilan kita bisa datang dengan sangat cepat,” pungkasnya.
