MAUMERE — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mempercepat pendataan rumah terdampak gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pekan lalu.
Pendataan dilakukan bersamaan dengan penanganan tanggap darurat agar kebutuhan warga terdampak dapat segera dipetakan.
Data kerusakan juga menjadi acuan untuk menentukan jumlah petugas yang diperlukan dalam proses verifikasi dan validasi lapangan.
Khusus rumah rusak berat, hasil pendataan menjadi dasar perhitungan kebutuhan hunian sementara dan dana tunggu hunian.
“Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat diidentifikasi secara cepat dan akurat, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan dukungan penanganan pada tahapan berikutnya,” ujar Berton.
Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan menyebut proses tersebut terus dilakukan secara paralel.
Tim BNPB telah diterjunkan untuk mendata kerusakan rumah di tujuh kabupaten yang terdampak gempa NTT.
Data sementara hingga Sabtu, 22 Agustus 2026, mencatat 53.971 rumah mengalami kerusakan dengan tingkat kerusakan berbeda.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 19.006 rumah masuk kategori rusak berat, 11.777 rusak sedang, dan 23.188 rusak ringan.
Kabupaten Manggarai Timur menjadi wilayah dengan jumlah rumah rusak terbanyak, yakni 17.039 unit berdasarkan pendataan sementara BNPB.
Rinciannya terdiri dari 6.713 rumah rusak berat, 4.496 rusak sedang, dan 5.830 rusak ringan.
Kabupaten Manggarai Barat berada di posisi berikutnya dengan 9.402 rumah rusak, terdiri dari 3.334 rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan.
Kabupaten Ngada mencatat 8.129 rumah terdampak, dengan 1.973 rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan.
Sementara Kabupaten Manggarai mencatat 7.045 rumah rusak, termasuk 3.582 rusak berat, 2.113 rusak sedang, dan 1.350 rusak ringan.
Di Nagekeo, BNPB mencatat 4.829 rumah rusak, dengan 1.702 rusak berat, 560 rusak sedang, dan 2.567 rusak ringan.
Kabupaten Ende memiliki 3.953 rumah rusak, terdiri dari 763 rusak berat, 870 rusak sedang, dan 2.320 rusak ringan.
Adapun Kabupaten Sikka mencatat 3.574 rumah terdampak, meliputi 939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.
BNPB menegaskan seluruh angka tersebut masih bersifat sementara karena proses verifikasi dan validasi masih berlangsung.
“Proses tersebut penting untuk memastikan setiap data kerusakan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan,” katanya.
Data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa telah tersedia di enam kabupaten, yakni Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka.
Sementara itu, proses input data di Kabupaten Manggarai masih berlangsung dan ditargetkan selesai dalam satu hingga dua hari.
Di Kabupaten Nagekeo, pemerintah daerah telah melakukan verifikasi selama dua hari menggunakan instrumen pendataan yang disiapkan BNPB.
Data yang telah dinyatakan valid selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah sebagai bagian dari proses penanganan pascabencana.
Jika sampling BNPB menemukan ketidaksesuaian, pemerintah akan melakukan verifikasi ulang agar data yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi lapangan.
BNPB dan pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi supaya proses pendataan berjalan akurat tanpa menghambat penanganan darurat.
“Penanganan darurat tetap menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara pendataan kerusakan berjalan secara simultan sebagai bagian dari upaya menyiapkan proses pemulihan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel,” pungkas dia.***
