BALI – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan pembangkit listrik dengan total kapasitas 12,6 GW di Indonesia masih mengandalkan bahan bakar solar.
“Total listrik yang ada di Indonesia masih ada 12,6 GW yang memakai solar,” ucap Bahlil dalam acara Launching dan Groundbreaking Program PLTS 100 GWp yang berlangsung di Gilimanuk, Bali, Selasa.
Menurut Bahlil, kebutuhan solar untuk menghasilkan listrik sebesar itu mencapai sekitar 230 ribu hingga 250 ribu barel setiap hari.
Besarnya konsumsi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah mempercepat pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau PLTS.
Program PLTS 100 GWp diarahkan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak sekaligus memperbesar pemanfaatan sumber energi domestik.
“Kalau ini mampu kita lakukan, maka penurunan terhadap impor BBM kita, khususnya jenis solar, akan turun dan semuanya akan memakai energi nasional,” kata Bahlil.
Pemerintah menilai peralihan pembangkit berbahan bakar solar menuju energi surya dapat membantu menekan kebutuhan impor BBM nasional.
Bali menjadi salah satu wilayah yang diprioritaskan dalam agenda tersebut melalui pengembangan pembangkit energi surya berskala besar.
“Khusus untuk Bali, lanjut dia, dengan menggunakan PLTS berkapasitas 1 GW, maka PLN dapat melakukan efisiensi konsumsi solar sebesar 0,5–0,6 juta KL.”
Pengembangan PLTS di Bali juga dikaitkan dengan agenda transisi energi dan penguatan pemanfaatan energi bersih di sektor kelistrikan.
“Jadi, tidak heran kemudian kalau ini kami lakukan di Bali, Pak. Karena kampanyenya adalah green energy (energi hijau),” ujar Bahlil.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya meresmikan program strategis PLTS 100 GWp dalam agenda di Monumen Operasi Gilimanuk, Jembrana, Bali.
Peresmian tersebut terhubung secara daring dengan tiga proyek lain, yakni PLTS Terapung Gajah Mungkur, PLTS Desa Sembur, dan PLTS Pulau Rengit.
Proyek PLTS dan BESS Monumen Operasi Gilimanuk menjadi bagian dari Program Fat Burning Bali untuk menggantikan pembangkit berbahan bakar BBM dengan energi surya.
Di Bali, proyek tersebut memiliki kapasitas PLTS 300 MWp dan sistem penyimpanan energi atau BESS sebesar 1.000 MWh.
Pembangunan fasilitas itu diperkirakan membutuhkan lahan sekitar 321 hektare dan ditargetkan mulai beroperasi pada 2028.
Langkah tersebut memperlihatkan strategi pemerintah memperluas energi terbarukan sekaligus mengurangi ketergantungan pembangkit listrik terhadap bahan bakar fosil.***
