JAKARTA – Komisi VII DPR RI mendorong pemerintah memperkuat posisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar semakin terhubung dengan rantai perekonomian nasional melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty meminta Kementerian UMKM merancang kebijakan yang mampu mengintegrasikan pelaku usaha kecil ke berbagai sektor ekonomi.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memperluas dampak UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat pemerataan kesempatan usaha di berbagai daerah.
Menurut Evita, penguatan UMKM juga sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto mengenai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Agenda tersebut mencakup penguatan pembangunan berbasis desa, pemerataan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta daya saing nasional.
“Setiap alokasi anggaran memiliki keterkaitan yang jelas dengan target kinerja program prioritas serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Evita, Senin (31/8/2026).
Karena itu, kebijakan anggaran UMKM pada 2027 dinilai perlu diarahkan pada kebutuhan yang langsung memperkuat kemampuan pelaku usaha.
Prioritas tersebut antara lain mencakup kemudahan pembiayaan, peningkatan kapasitas, penguatan produktivitas, perluasan akses pasar, dan percepatan transformasi digital.
Dengan dukungan tersebut, UMKM diharapkan tidak hanya bertahan sebagai usaha berskala kecil, tetapi mampu naik kelas dan masuk dalam rantai pasok ekonomi yang lebih luas.
Evita juga menyoroti pentingnya sektor pariwisata sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi masyarakat dan daerah.
Kementerian Pariwisata diminta memastikan anggaran 2027 digunakan untuk meningkatkan kualitas destinasi, pelayanan, konektivitas, dan daya saing pariwisata.
Pengembangan sektor pariwisata juga diharapkan mampu memperbesar manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Evita menilai UMKM dan pariwisata mempunyai peran strategis karena keduanya mampu menciptakan lapangan kerja dan memperluas pemerataan pendapatan.
Kedua sektor tersebut juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat di tengah upaya pemerintah mengejar pertumbuhan yang lebih merata.
Komisi VII DPR kemudian meminta kedua kementerian memaparkan perubahan program, termasuk kegiatan yang anggarannya mengalami kenaikan maupun penurunan.
Penjelasan tersebut diperlukan agar perubahan anggaran dapat diketahui dampaknya terhadap sasaran dan target pembangunan yang telah ditetapkan.
“Kita berharap tentunya rencana kerja dan anggaran tahun 2027 yang telah disusun oleh masing-masing kementerian dapat selaras dengan rencana kerja pemerintah atau RKP tahun 2027 sekaligus menjawab berbagai tantangan pembangunan di sektor pariwisata dan UMKM,” ucap Evita.
Melalui sinkronisasi tersebut, DPR berharap kebijakan UMKM dan pariwisata pada 2027 memiliki arah yang lebih terukur dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.***
