JAKARTA — Komisi IX DPR RI mengapresiasi langkah Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat penggunaan produk susu dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menilai kebijakan itu penting agar makanan yang disalurkan kepada penerima MBG benar-benar memenuhi kebutuhan gizi.
Menurut Netty, keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari kemampuan makanan membuat penerima merasa kenyang.
“Program Makan Bergizi Gratis tidak boleh hanya dinilai dari kenyangnya penerima manfaat, tetapi juga harus memastikan kualitas dan kandungan gizinya.”
“Karena itu, penggunaan produk yang benar-benar memberikan nilai gizi tentu harus menjadi perhatian utama,” ujar Netty dalam keterangan tertulisnya, Jumat (11/9/2026).
BGN sebelumnya merekomendasikan susu hewani berupa susu pasteurisasi, UHT, dan susu steril full cream plain untuk menu MBG.
Produk susu yang digunakan juga disyaratkan tidak mengandung gula tambahan, pengawet, perasa, maupun pewarna.
Selain itu, produk tersebut harus memiliki kandungan susu segar minimal 80 persen serta mengantongi izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Netty meminta ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah pusat diterapkan secara konsisten oleh seluruh pelaksana MBG di daerah.
“Keputusan di tingkat pusat harus benar-benar diterapkan di lapangan.”
“Jangan sampai sudah ada standar yang baik, tetapi dalam proses pengadaan dan distribusi justru muncul produk yang tidak sesuai dengan ketentuan,” kata Politisi Fraksi PKS ini.
Ia menilai pengawasan tidak boleh berhenti pada pemeriksaan jenis dan komposisi produk susu yang dibeli untuk kebutuhan program.
Menurutnya, proses penyimpanan hingga pengiriman juga harus diawasi agar mutu dan keamanan pangan tetap terjaga.
Perhatian khusus diperlukan untuk susu pasteurisasi karena produk tersebut membutuhkan sistem rantai dingin atau cold chain selama penyimpanan dan distribusi.
“Keamanan pangan harus berjalan bersama dengan pemenuhan gizi. Produk yang baik harus tetap ditangani dengan prosedur yang benar sampai diterima oleh anak-anak dan kelompok penerima manfaat lainnya,” ujarnya.
Netty juga mendukung upaya BGN meningkatkan penggunaan susu hewani dalam menu MBG karena kebijakan tersebut berpotensi memberi manfaat lebih luas.
Selain memperkuat asupan gizi penerima, penggunaan produk peternakan lokal dinilai dapat membuka pasar bagi peternak dalam negeri.
“Program MBG memiliki potensi besar untuk menciptakan ekosistem pangan yang sehat.”
“Jika dikelola dengan baik, program ini bukan hanya meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga dapat menggerakkan ekonomi masyarakat dan memberikan ruang yang lebih besar bagi peternak lokal,” tuturnya.
Meski demikian, Netty mengingatkan keberpihakan kepada produk lokal tidak boleh mengurangi standar keamanan dan kualitas pangan dalam program nasional tersebut.
“Keberpihakan kepada peternak lokal dan pemenuhan standar mutu harus berjalan beriringan. Jangan sampai salah satunya dikorbankan,” tegas Legislator Dapil Jawa Barat VIII tersebut.
Ia berharap kebijakan mengenai susu dapat menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap kualitas makanan yang disediakan melalui MBG.
Menurutnya, pemeriksaan harus mencakup bahan baku, kandungan gizi, keamanan pangan, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi kepada penerima.
“Setiap rupiah anggaran untuk MBG harus benar-benar kembali menjadi manfaat gizi bagi penerima program. Karena itu, evaluasi bahan pangan, kandungan gizi, keamanan, proses pengolahan hingga distribusi harus terus diperkuat,” pungkasnya.***
