JAKARTA — Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menegaskan kelompok yang disebut sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM) harus ditindak karena dianggap sebagai gerakan separatis. Namun, ia menekankan penyelesaian persoalan Papua tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan militer dan membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
Pernyataan tersebut disampaikan Agus saat ditemui di Jakarta, Minggu (27/9/2026). Ia menegaskan pendekatan keamanan tetap diperlukan untuk menghadapi kelompok separatis, tetapi persoalan Papua juga harus ditangani melalui pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. ([ANTARA News Megapolitan][1])
“OPM ini kan separatis, harus ditumpas. Tidak boleh ada separatis di negara kita,” ujar Agus.
Di sisi lain, Agus mengingatkan penanganan Papua tidak seharusnya dipersepsikan sebagai tugas TNI semata. Menurut dia, keterlibatan berbagai pihak diperlukan agar persoalan keamanan dapat berjalan beriringan dengan upaya pembangunan di wilayah tersebut.
“Jadi memang saya sudah bilang dari awal dulu ya, bahwa penyelesaian Papua itu harus kolaborasi, tidak hanya TNI. Kalau konotasinya hanya TNI, nanti kekerasan,” katanya. ([ANTARA News Megapolitan][1])
Menurut Agus, pendekatan kolaboratif diperlukan karena persoalan Papua memiliki dimensi yang luas. Selain aspek keamanan, pemerintah juga perlu memastikan pembangunan dan pelayanan dasar dapat menjangkau masyarakat di wilayah pedalaman.
TNI Jalankan Operasi Teritorial
Agus mengatakan TNI juga menjalankan operasi teritorial di berbagai wilayah Papua. Kegiatan tersebut diarahkan untuk membantu pembangunan sekaligus memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di daerah yang sulit dijangkau.
Sejumlah kegiatan yang dilakukan prajurit antara lain pembangunan dan perbaikan fasilitas umum, penyediaan akses air bersih, perbaikan sekolah, hingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
“TNI di sana itu melaksanakan operasi teritorial secara masif, pembuatan gereja, kemudian membuat bor-bor, ini Angkatan Darat ini membuat bor-bor air bersih. Membangun sekolah-sekolah yang rusak, kemudian layani kesehatan,” ujar Agus.
Selain terlibat dalam pembangunan fasilitas umum, prajurit TNI juga ditugaskan membantu kegiatan pendidikan di wilayah terpencil. Agus menyebut sejumlah prajurit bahkan mengajar masyarakat di daerah pedalaman.
“Bahkan prajurit saya mengajar di daerah-daerah terpencil. Jadi, kita ke sana membantu percepatan kesejahteraan pembangunan kepada masyarakat di pedalaman. Itu operasi militer kita,” katanya.
Pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya TNI untuk menjalankan fungsi teritorial di tengah kondisi geografis Papua yang luas dan banyak wilayah pegunungan. Agus sebelumnya juga menekankan perlunya keterlibatan pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga terkait dalam penanganan persoalan Papua.
Muncul Protes soal Operasi di Nduga
Penegasan Agus mengenai penanganan kelompok separatis tersebut muncul di tengah dinamika keamanan di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.
Pimpinan OPM Kodap III Ndugama-Derakma, Egianus Kogoya, bersama Komandan Operasi Mayor Belia Kogeya sebelumnya memprotes pengerahan alutsista udara TNI dalam operasi di wilayah tersebut, termasuk penggunaan pesawat Super Tucano, helikopter, dan drone.
Pihak TPNPB-OPM mengklaim serangan dari udara mengenai koordinat yang mereka sebut sebagai markas dan menyebabkan enam anggotanya terluka. Mereka juga meminta penggunaan alutsista udara dihentikan karena menilai operasi tersebut berpotensi membahayakan masyarakat sipil di sekitar lokasi.
Klaim mengenai korban luka dan dampak terhadap warga sipil tersebut disampaikan oleh pihak OPM dan belum terverifikasi secara independen. Sementara itu, dalam pernyataannya mengenai penanganan Papua, Agus tidak secara spesifik mengonfirmasi maupun membantah klaim tersebut. Laporan mengenai protes OPM dan respons Agus terkait operasi Super Tucano di Nduga juga telah diberitakan sejumlah media pada 27 September 2026.
Di tengah dinamika keamanan tersebut, Agus menegaskan posisi TNI untuk menghadapi kelompok yang disebut sebagai gerakan separatis. Namun, ia sekaligus menempatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian penting dari penanganan persoalan Papua.
Dengan demikian, pendekatan yang disampaikan Panglima TNI mencakup dua sisi, yakni operasi keamanan terhadap kelompok separatis dan operasi teritorial untuk mendukung pembangunan masyarakat. Penyelesaian persoalan Papua, menurut Agus, tetap membutuhkan keterlibatan berbagai unsur pemerintahan dan tidak hanya bertumpu pada TNI.
