JAKARTA — Pergantian Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dari Letjen TNI Suharyanto kepada Letjen TNI Kristomei Sianturi menjadi momentum penting untuk memperbaiki tata kelola lembaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Kalimantan Timur, Hetifah Sjaifudian, meminta kepemimpinan baru BNPB memprioritaskan pembenahan integritas, penguatan pengawasan anggaran, serta peningkatan efektivitas penanggulangan bencana.
Sorotan tersebut muncul menyusul persoalan dugaan korupsi dana kebencanaan di lingkungan BNPB yang dinilai mencederai kepercayaan publik, terutama ketika masyarakat membutuhkan bantuan dalam situasi darurat.
“Saya sangat marah dan kecewa karena dana kebencanaan dikorupsi sejumlah pihak di lingkungan BNPB.”
“Di saat masyarakat menderita akibat bencana, sungguh menyakitkan jika pihak yang seharusnya bertanggung jawab membantu justru mengambil keuntungan dari dana kemanusiaan.”
“Kasus ini harus diusut tuntas, hukum ditegakkan, dan sistem pengawasan internal harus dibenahi,” ujar Hetifah dikutip dari Parlementari, Sabtu (17/10/2026).
BNPB Diminta Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan
Selain membenahi tata kelola internal, Hetifah meminta Kepala BNPB yang baru memberikan perhatian serius terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap yang masih melanda sejumlah wilayah Kalimantan.
Menurut dia, luasnya dampak karhutla membutuhkan koordinasi yang kuat antara BNPB, pemerintah daerah, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Dukungan pemerintah pusat, kata Hetifah, harus diwujudkan melalui penyediaan personel, peralatan, anggaran, dan bantuan teknis sesuai kebutuhan daerah terdampak.
“Sebagai wakil rakyat dari Kalimantan Timur, saya secara khusus meminta perhatian serius terhadap karhutla dan kabut asap yang masih melanda wilayah Kalimantan.”
“BNPB harus memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah dan BPBD, mendengarkan kebutuhan mereka, serta memberikan dukungan nyata berupa personel, peralatan, anggaran, dan bantuan teknis.”
“Jangan sampai daerah dibiarkan berjuang sendiri menghadapi bencana yang begitu luas dan berkepanjangan,” ujarnya.
Kesehatan Warga dan Pencegahan Bencana Jadi Prioritas
Hetifah juga mengingatkan bahwa penanganan karhutla tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi harus mencakup perlindungan kesehatan masyarakat dari paparan asap.
Anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya perlu mendapat perhatian khusus selama kondisi darurat berlangsung.
Selain mempercepat respons terhadap bencana, BNPB bersama pemerintah daerah perlu memperkuat pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan untuk mengurangi risiko kejadian serupa pada masa mendatang.
DPR Awasi Anggaran dan Kinerja BNPB
Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Komisi VIII DPR RI akan menyoroti transparansi pengadaan barang dan jasa, akuntabilitas penggunaan dana siap pakai, kesiapan menghadapi bencana, serta efektivitas penyaluran bantuan.
Hetifah menegaskan, pergantian pimpinan BNPB perlu diikuti evaluasi menyeluruh dan rencana pembenahan yang memiliki target terukur.
“Dalam raker terdekat kami akan meminta evaluasi menyeluruh dan rencana pembenahan yang terukur dari kepemimpinan baru BNPB.”
“DPR juga harus memastikan dukungan anggaran kebencanaan benar-benar memadai, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tutup Hetifah.
Pembenahan integritas, pengawasan anggaran, dan peningkatan kapasitas respons bencana menjadi pekerjaan penting bagi kepemimpinan baru BNPB agar bantuan kemanusiaan tersalurkan secara bertanggung jawab dan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan yang memadai.***
