JAKARTA – Pemerintah menyiapkan program Satu Orang Satu Rekening untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal dan mendorong inklusi keuangan nasional mencapai 99 persen.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan target tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Kamis, 22 Oktober 2026.
Program ini diharapkan meningkatkan inklusi keuangan dari 93,61 persen pada 2026 menjadi hampir 99 persen melalui perluasan kepemilikan rekening di kalangan masyarakat yang belum terjangkau layanan keuangan formal.
“Kami siapkan program satu orang satu rekening dan dengan program ini inklusivitas keuangan kita mendekati 99 persen. Jadi naik dari 93 menjadi 99 persen,” ujar Airlangga.
Sasaran 25 Juta Warga Prasejahtera
Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp1,28 triliun untuk menjalankan program tersebut, termasuk menyediakan setoran awal Rp50.000 bagi setiap rekening penerima manfaat.
Program Satu Orang Satu Rekening menyasar 25 juta penduduk berusia minimal 17 tahun yang masuk kelompok desil 1 hingga 4 atau masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah.
Penyiapan data calon penerima sedang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) agar pelaksanaan program dapat menjangkau kelompok sasaran secara tepat.
“Dan saat ini datanya sedang disiapkan oleh BRI dan Bank Syariah Indonesia,” jelas dia.
Kepemilikan rekening diharapkan membuka peluang lebih luas bagi masyarakat untuk menabung, menerima bantuan atau pembayaran secara formal, serta mengakses layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Program Rekening Pelajar Jangkau 59,18 Juta Peserta
Selain menyasar masyarakat dewasa prasejahtera, pemerintah memperkuat inklusi keuangan sejak usia sekolah melalui program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR).
Program KEJAR telah menjangkau 59,18 juta peserta dengan akumulasi tabungan mencapai Rp27 triliun untuk mendorong kebiasaan menabung dan meningkatkan pemahaman pengelolaan keuangan sejak dini.
Pemerintah juga memperluas akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), kredit sektor pertanian, pembiayaan industri padat karya, serta program perumahan.
Berbagai inisiatif tersebut turut didukung TPAKD yang berperan mempercepat akses masyarakat dan pelaku usaha terhadap layanan keuangan di daerah.
Penyaluran Kredit Tembus Rp257,84 Triliun
Pemerintah menargetkan penyaluran kredit mencapai Rp300 triliun sepanjang 2026 untuk memperluas pembiayaan produktif dan mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.
Hingga 20 Oktober 2026, realisasi penyaluran kredit tercatat Rp257,84 triliun dengan jumlah penerima mencapai empat juta debitur.
Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha, sekaligus memperkuat peran sektor keuangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Bunga Kredit Perempuan Prasejahtera
Pemerintah turut memperluas akses pembiayaan bagi perempuan prasejahtera dengan menurunkan suku bunga kredit dari sebelumnya 18–25 persen menjadi 8 persen per tahun.
Airlangga mengatakan kebijakan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto dan telah mulai dilaksanakan.
“Yang terbaru arahan Bapak Presiden kredit perempuan prasejahtera bunganya diturunkan dari 18 persen sampai 25 persen menjadi 8 (persen) flat per tahun. Jadi sudah dilaksanakan,” pungkasnya.
Penurunan bunga tersebut diharapkan mengurangi beban pembiayaan bagi perempuan berpenghasilan rendah sekaligus membuka peluang pengembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
Melalui perluasan kepemilikan rekening, pembiayaan usaha, dan penurunan biaya kredit, pemerintah berupaya membangun sistem keuangan yang lebih inklusif agar manfaat layanan perbankan dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat.***
