JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) memperbarui basis data penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengeluarkan lebih dari empat juta penerima yang dinilai tidak sesuai kriteria atau tercatat ganda.
Kepala BGN Sudaryono menyebut jumlah penerima manfaat MBG yang telah diverifikasi kini mencapai 57,8 juta orang setiap hari, lebih rendah dibandingkan angka sebelumnya yang sempat menyentuh 62 juta orang.
“Capaian kita saat ini memberikan penerima manfaat setiap hari kita ngasih makan 57,8 juta orang.”
“Kalau anda misalnya melihat laporan-laporan terdahulu, ada yang menyampaikan 62 juta, itu ternyata setelah saya masuk jadi kepala BGN, kami mutakhirkan,” ungkap Sudaryono dalam acara “2 Tahun Prabowo-Gibran: Rapor Untuk Rakyat” di Universitas Tarumanegara, 27 Oktober 2026.
BGN Temukan Data Penerima MBG Ganda
Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, menjelaskan pembaruan data dilakukan untuk memastikan penyaluran MBG mengacu pada jumlah penerima yang benar-benar memenuhi ketentuan.
Salah satu persoalan yang ditemukan ialah santri di pondok pesantren yang juga tercatat sebagai penerima manfaat melalui sekolah negeri sehingga menimbulkan penghitungan ganda.
Selain itu, BGN juga mengevaluasi penerima dari sekolah-sekolah elite yang menurut Sudaryono seharusnya tidak lagi masuk dalam sasaran program tersebut.
“Termasuk sekolah-sekolah yang elit yang seharusnya tidak lagi mendapatkan MBG,” lanjut Mas Dar.
Penyaluran MBG Mengacu pada Data Terbaru
BGN kemudian mengeluarkan data penerima yang dinilai tidak memenuhi kriteria sehingga jumlah penerima manfaat yang digunakan saat ini menjadi 57,8 juta orang per hari.
Angka tersebut menjadi dasar pembaruan cakupan penyaluran makanan bergizi yang didistribusikan ke berbagai wilayah Indonesia.
“Sehingga data yang valid adalah 57,8 juta penerima manfaat, ompreng setiap hari kita berikan MBG ke seluruh Indonesia,” tambah Mas Dar.
Pemutakhiran data ini juga menjadi bagian penting untuk menjaga ketepatan sasaran program MBG, terutama agar bantuan pangan tidak dihitung dua kali untuk penerima yang sama.
Dengan basis data yang lebih akurat, pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan program sekaligus memastikan anggaran dan distribusi makanan menjangkau kelompok yang sesuai dengan ketentuan.***
