Pemerintah Republik Indonesia menyikapi secara terbuka gelombang aksi demonstrasi yang digalang elemen mahasiswa di Jakarta pada Rabu (28/10/2026). Bakom RI menegaskan bahwa penyampaian aspirasi dan kritik di ruang publik merupakan bagian vital dari nutrisi demokrasi yang dilindungi oleh konstitusi.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menyatakan bahwa seluruh tuntutan mahasiswa—mulai dari isu lingkungan, ekonomi, pendidikan, reformasi hukum, hingga penegakan HAM—menjadi amunisi masukan penting bagi pemerintah untuk terus membenahi kualitas kebijakan publik.
“Pemerintah sangat menghormati dan menghargai keberanian mahasiswa dalam menyampaikan aspirasinya. Ini adalah bagian penting dalam merawat kehidupan berbangsa dan bernegara,” tegas Syahganda di Jakarta, Rabu (28/10/2026).
Menjawab deretan Isu Strategis yang disuarakan mahasiswa, Bakom RI memaparkan sederet data dan capaian konkret yang telah dan sedang dijalankan pemerintah:
1. Penanganan Karhutla & Penegakan Hukum Lingkungan
Menanggapi sorotan terhadap isu lingkungan, pemerintah mengklaim tidak tinggal diam dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Sebanyak 72.303 personel gabungan telah diterjunkan di enam provinsi rawan, lengkap dengan dukungan operasi darat, water bombing udara, serta teknologi modifikasi cuaca.
Hingga 25 Oktober 2026, kepolisian telah menerbitkan 287 laporan polisi (LP) untuk kasus perorangan dengan 244 tersangka, serta 104 LP untuk kasus korporasi yang menyeret 14 perusahaan sebagai tersangka.
2. Ketahanan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja
Guna menjawab kegelisahan terkait stabilitas ekonomi dan lapangan kerja, pemerintah mencatatkan tren pertumbuhan positif. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,45% (YoY) pada Semester I-2026.
Sepanjang Januari–September 2026, investasi yang masuk mencapai Rp1.539,2 triliun dan berhasil menyerap lebih dari 2,19 juta tenaga kerja langsung. Pemerintah berkomitmen agar pertumbuhan ini terus diimbangi dengan peningkatan daya beli serta pemerataan kesempatan kerja bagi masyarakat luas.
3. Lompatan Anggaran & Digitalisasi Sektor Pendidikan
Sektor pendidikan mendapatkan perhatian masif lewat peningkatan alokasi anggaran APBN. Anggaran pendidikan dipastikan naik signifikan dari Rp757,82 triliun pada APBN 2026 menjadi Rp824 triliun pada APBN 2027.
Lebih dari 55.451 sekolah telah dipugar sepanjang 2025–2026, dengan target menembus 71.000 sekolah di akhir tahun.
Program digitalisasi telah menyasar 368.310 satuan pendidikan (menjangkau 51 juta siswa). Selain pembagian ratusan ribu perangkat digital, pemerintah melistriki 2.389 sekolah dan menyambungkan jaringan internet ke 8.152 sekolah di daerah terpencil.
4. Reformasi Hukum: Selamatkan Aset Negara Rp52 Triliun
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, langkah penindakan korupsi dan penertiban lahan ilegal digencarkan tanpa pandang bulu:
Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mencatatkan penyelamatan keuangan negara secara akumulatif hingga Rp52 triliun dan mengamankan kembali lebih dari 6,2 juta hektare kawasan hutan.
Pada 22 Oktober 2026, Satgas resmi menutup tambang emas ilegal PT Kristalin Eka Lestari di Nabire, Papua Tengah (luas area 275,36 ha), sekaligus mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) seluas 3.500 ha milik perusahaan tersebut.
5. Perlindungan HAM, Demokrasi, dan Ruang Dialog
Sebagai wujud pemajuan HAM dan penghormatan pada sejarah perjuangan buruh, pemerintah telah meresmikan Museum Ibu Marsinah pada 16 Mei 2026.
Selain itu, Presiden Prabowo terus membuka seluas-luasnya ruang dialog dengan para akademisi dan pemuda, salah satunya melalui maraton diskusi publik di forum “Presiden Menjawab” yang berlangsung hingga belasan jam.
Mengakhiri keterangannya, Syahganda menegaskan bahwa pemaparan data ini bukan berarti pemerintah telah merasa puas atau menganggap seluruh persoalan selesai.
“Berbagai capaian ini merupakan bukti kerja keras yang masih terus berjalan. Evaluasi tidak akan berhenti. Karena itu, aspirasi mahasiswa adalah cermin penting agar seluruh arah pembangunan, penegakan hukum, dan tata kelola negara tetap berpijak murni pada kepentingan rakyat,” pungkasnya.
