JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan langkah pembenahan besar-besaran dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Memasuki 100 hari kerja kepemimpinan Kepala BGN Sudaryono, program andalan pemerintah ini resmi memasuki fase transformasi bertajuk MBG 2.0, yang berfokus pada penguatan tata kelola, transparansi data, serta efisiensi anggaran negara.
Dalam evaluasi yang dilakukan, terungkap bahwa pada awal pelaksanaan Januari 2025 lalu, BGN menghadapi tantangan berat berupa ketimpangan antara skala program dan kapasitas pengawasan. Saat itu, BGN hanya didukung sekitar 700 personel langsung untuk mengendalikan kurang lebih 27.000 dapur dengan infrastruktur yang sangat minim serta minimnya kolaborasi lintas kementerian.
“BGN kira-kira manpower-nya sekitar 700 orang langsung mengendalikan dapur kira-kira 27 ribu dengan infrastruktur pengawasan yang sangat minim dan juga pelibatan kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lain yang sangat minim,” ungkap Kepala BGN Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar, dikutip Senin (2/11/2026).
Untuk mengatasi persoalan tersebut, BGN memperkuat sistem digitalisasi dan verifikasi data secara ketat. Langkah ini diambil guna memastikan bahwa setiap penerima manfaat benar-benar valid dan anggaran negara tersalurkan secara tepat sasaran.
“Data harus terverifikasi dan yang fiktif harus dicoret. Alur kerja juga harus bisa dimonitor melalui sistem digital,” tegas Mas Dar.
Selain pembenahan data, pengawasan ketat juga berdampak pada sektor keuangan. BGN mencatat berhasil melakukan efisiensi dan menyelamatkan anggaran sekitar Rp44 triliun yang kemudian dikembalikan ke kas negara. Anggaran tersebut bersumber dari berbagai pos, mulai dari anggaran internal BGN, insentif yayasan, dana operasional dapur, hingga saldo virtual account yang terindikasi fiktif.
BGN tidak segan memberikan sanksi tegas bagi pengelola yang tidak tertib administrasi. “Uang rakyat yang tidak tepat sasaran harus kita selamatkan. Dapur yang tidak melaporkan penggunaan dana harian akan dihentikan pencairan dananya,” tegasnya.
Tidak hanya dari sisi keuangan dan administrasi, aspek keamanan pangan (food safety) turut menjadi prioritas utama. Hingga saat ini, BGN telah menutup lebih dari 2.000 dapur karena dinilai tidak memenuhi standar higiene dan sanitasi yang dipersyaratkan. Bagi BGN, keselamatan setiap anak adalah hal yang mutlak dan tidak bisa ditawar.
“Keamanan pangan menjadi prioritas. Satu anak pun masih terlalu banyak,” pungkas Mas Dar.
