SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda, Kalimantan Timur, menyiapkan dua satuan tugas (satgas) strategis untuk memperkuat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji. Kedua satgas tersebut akan didukung sistem pemantauan digital agar pelaksanaan program lebih terukur dan terkoordinasi.
Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan, dua lembaga yang tengah dipersiapkan itu adalah Satgas Penyelenggaraan dan Pengawasan Program MBG serta Satgas Penetapan Istithaah Kesehatan Jemaah Haji Tahun 1448 Hijriah atau 2027 Masehi.
Menurut Andi Harun, pembentukan kedua satgas membutuhkan persiapan matang, terutama dalam menentukan pembagian tugas dan tanggung jawab setiap unsur yang terlibat. Kejelasan fungsi dinilai penting agar koordinasi berjalan efektif dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
“Pembentukan kedua satgas harus dipersiapkan secara matang. Kejelasan peran, tanggung jawab, dan keterlibatan setiap unsur menjadi perhatian utama agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan tidak tumpang tindih,” kata dia setelah memimpin rapat pemantapan di Balai Kota Samarinda, Kamis.
Saat ini, draf surat keputusan (SK) wali kota mengenai pembentukan kedua satgas telah memasuki tahap finalisasi substansi. Dokumen tersebut akan menjadi landasan hukum bagi masing-masing satgas dalam menjalankan tugas operasional setelah ditandatangani.
Pengawasan Program MBG Terhubung Command Center
Selain memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, Pemkot Samarinda akan mengoptimalkan penggunaan teknologi digital untuk memantau pelaksanaan kedua program. Andi Harun menginstruksikan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) agar mengoordinasikan integrasi serta validasi data bersama organisasi perangkat daerah terkait.
Hasil integrasi tersebut nantinya disajikan melalui dasbor digital terpadu. Sistem ini dirancang menampilkan informasi secara akurat dan real-time sehingga dapat digunakan sebagai dasar evaluasi maupun pengambilan kebijakan.
Untuk program MBG, dasbor pengawasan direncanakan terhubung langsung dengan Command Center Pemkot Samarinda. Melalui sistem tersebut, pemerintah daerah dapat memantau perkembangan program yang memiliki target penerima manfaat sebanyak 134.000 siswa.
Pemantauan juga mencakup operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Setiap dapur sehat ditargetkan mampu memproduksi hingga 3.000 porsi makanan per hari.
Selain kapasitas produksi, sistem pengawasan akan mencakup aspek keamanan pangan, kesesuaian anggaran sebesar Rp15.000 per porsi, serta pengelolaan lingkungan. Dengan pemantauan terintegrasi, pemerintah daerah diharapkan dapat mengetahui perkembangan pelaksanaan program sekaligus mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan tindak lanjut.
Dasbor Digital Pantau Kesehatan 1.024 Calon Jemaah Haji
Sementara itu, dasbor Satgas Penetapan Istithaah Kesehatan Jemaah Haji akan memuat informasi mengenai data calon jemaah, hasil pemeriksaan kesehatan, penetapan istithaah, pembinaan, pengendalian, hingga pemetaan risiko kesehatan.
Sistem tersebut disiapkan untuk memantau pemenuhan persyaratan kesehatan calon jemaah haji asal Samarinda. Jumlah kuota jemaah yang tercatat saat ini mencapai 1.024 orang.
Aplikasi juga akan dilengkapi fitur Early Warning System (EWS) atau sistem peringatan dini. Fitur ini berfungsi memantau calon jemaah yang belum menjalani pemeriksaan kesehatan maupun mereka yang membutuhkan tindak lanjut medis khusus sebelum melakukan pelunasan biaya haji.
Melalui pembentukan dua satgas dan pengembangan dasbor digital, Pemkot Samarinda berupaya memperkuat pengawasan program MBG sekaligus memastikan proses pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji berjalan lebih tertata. Integrasi data diharapkan membantu pemerintah mengambil langkah secara cepat berdasarkan kondisi dan kebutuhan di lapangan.
