JAKARTA – Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri memeriksa Brigjen TK terkait pengusutan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pemeriksaan terhadap perwira tinggi Polri tersebut dilakukan untuk mendalami dugaan keterlibatannya, termasuk peran dalam aktivitas pengawasan atau *surveillance* terhadap sejumlah pihak.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, pemeriksaan Brigjen TK ditangani Biro Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof) Divisi Propam Polri. Selain menjalani pemeriksaan internal, keterangan Brigjen TK juga didalami penyidik untuk mengungkap rangkaian peristiwa dalam perkara tersebut.
“Yang bersangkutan saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri,” kata Isir, Sabtu (14/11/2026).
Pemeriksaan terhadap Brigjen TK merupakan bagian dari pengembangan penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret empat perwira tinggi Polri. Nama Brigjen TK sebelumnya mencuat setelah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan dugaan pembagian peran para tersangka dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada Kamis (12/11/2026).
Dalam pemaparan tersebut, Brigjen TK disebut mendapat perintah untuk melakukan pengawasan atau *surveillance* dari Irjen Ahrie Sonta. Dugaan peran tersebut kini turut didalami melalui pemeriksaan Propam.
Empat Perwira Tinggi Polri Jadi Tersangka
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.
Keempatnya yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.
Penyidik menduga para tersangka terlibat dalam aktivitas penyadapan tanpa prosedur yang sah, akses ilegal terhadap sistem elektronik, hingga penghapusan data hasil penyadapan.
Dalam perkembangan penanganan perkara, tiga tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta, ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob Polri. Sementara Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah dengan pertimbangan kondisi kesehatannya.
Selain proses pidana, Polri juga menjalankan mekanisme penegakan kode etik terhadap para pihak yang terlibat. Irjen Ahrie Sonta sebelumnya dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) melalui sidang kode etik pada Selasa (10/11/2026).
Penyadapan Diduga Sasar Sejumlah Kalangan
Dalam pengusutan kasus ini, penyidik menemukan dugaan aktivitas penyadapan yang berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Modus yang digunakan diduga dengan memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam server *Lawful Interception Management System* (LIMS) tanpa melalui mekanisme permohonan dan verifikasi sesuai ketentuan.
Penggunaan sistem tersebut semestinya mengikuti prosedur yang berlaku. Namun, dalam perkara ini, penyidik menduga fasilitas intersepsi digunakan tanpa memenuhi persyaratan yang ditentukan.
Sasaran penyadapan juga diduga tidak hanya terbatas pada Presiden Prabowo. Sejumlah kelompok lain disebut turut menjadi target, mulai dari pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
Temuan tersebut memperlihatkan luasnya dugaan sasaran dalam perkara yang kini tengah ditangani Bareskrim Polri. Penyidik masih mendalami bagaimana aktivitas tersebut dilakukan serta pembagian tugas masing-masing pihak.
Dijerat Pasal Berlapis
Dalam perkara ini, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan pidana terhadap empat tersangka. Pasal yang digunakan berasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Para tersangka dijerat Pasal 258 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun. Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara.
Sementara dalam UU ITE, para tersangka dikenakan Pasal 32 ayat (1) terkait dugaan perbuatan mengubah, menambah, mengurangi, atau menghilangkan informasi elektronik milik orang lain atau milik publik.
Ketentuan tersebut memiliki ancaman pidana penjara paling lama delapan tahun.
Hingga kini, pemeriksaan terhadap Brigjen TK masih berlangsung. Polri mendalami keterangan yang bersangkutan melalui mekanisme Propam maupun penyidikan pidana untuk mengungkap peran setiap pihak dalam kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut.
