LONDON, UK– Pemerinah Inggris tengah menjajaki langkah bersejarah untuk mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Kabar ini mencuat setelah Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, mengungkapkan bahwa pihaknya sedang berdiskusi intensif dengan Prancis dan Arab Saudi menjelang konferensi internasional di New York pada Juni 2025.
Langkah ini diharapkan menjadi bagian dari solusi dua negara untuk mengatasi konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung puluhan tahun.
Menurut laporan The Guardian, Lammy menyampaikan rencana ini saat berbicara di hadapan komite hubungan internasional House of Lords. Ia menegaskan bahwa Inggris tidak ingin pengakuan Palestina hanya menjadi simbol belaka.
“Saya ingin langkah ini berdampak nyata di lapangan,” ujar Lammy, seraya menambahkan bahwa pengakuan sejumlah negara Eropa baru-baru ini terhadap Palestina “tidak memiliki pengaruh” signifikan.
Konferensi yang akan digelar di New York bakal dipimpin bersama oleh Prancis dan Arab Saudi. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot, sebelumnya telah mengumumkan bahwa kedua negara ini akan mendorong pengakuan global terhadap Palestina.
Presiden Prancis Emmanuel Macron bahkan menyatakan bahwa Paris siap mengambil langkah serupa, dengan harapan langkah ini juga mendorong negara-negara Timur Tengah yang belum mengakui Israel untuk melakukannya.
Langkah Strategis Menuju Solusi Dua Negara
Diskusi ini menandai perubahan signifikan dalam sikap diplomatik Inggris, yang selama ini menekankan bahwa pengakuan Palestina harus menjadi bagian dari perundingan damai dengan Israel.
Kini, Inggris tampaknya ingin memainkan peran lebih aktif dalam mewujudkan solusi dua negara.
“Kami ingin pengakuan ini menjadi langkah menuju perdamaian yang berkelanjutan, bukan sekadar gestur politik,” kata Lammy.
Sementara itu, Prancis yang merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB, diyakini dapat memberikan dorongan besar bagi perjuangan Palestina di panggung internasional.
Jika Inggris dan Prancis sepakat mengakui Palestina, langkah ini diprediksi akan memengaruhi dinamika geopolitik di Timur Tengah, terutama di tengah meningkatnya tekanan global untuk menyelesaikan konflik yang telah merenggut banyak nyawa.
Reaksi dan Tantangan
Rencana ini tidak luput dari kontroversi. Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, menyebut pengakuan sepihak terhadap Palestina sebagai “hadiah untuk terorisme” yang dapat memperkuat Hamas. Namun, Macron menegaskan bahwa keputusannya bukan untuk menyenangkan pihak tertentu.
“Saya melakukan ini karena saya yakin ini adalah langkah yang tepat,” ujarnya, seperti dikutip Le Monde.
Di sisi lain, sejumlah negara Barat seperti Jerman dan Portugal masih ragu untuk mengikuti langkah serupa, dengan alasan waktu yang belum tepat. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer juga menekankan pentingnya memilih momen yang strategis untuk pengakuan tersebut.
Harapan untuk Perdamaian
Konferensi PBB di New York pada Juni 2025 diharapkan menjadi titik balik dalam upaya mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. Dengan keterlibatan negara-negara besar seperti Inggris, Prancis, dan Arab Saudi, dunia internasional berharap langkah ini dapat membuka jalan bagi pengakuan timbal balik antara Palestina dan Israel, serta mengakhiri konflik berkepanjangan yang telah meluluhlantakkan kedua belah pihak.
Langkah ini juga mencerminkan semangat baru dalam diplomasi global untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan.
