TABANAN – Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan program Sekolah Rakyat di Bali setelah melihat tingginya antusiasme masyarakat yang ingin mendapatkan akses pendidikan melalui program tersebut.
Saat melakukan kunjungan ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan pada Minggu, 7 Juni 2026, Presiden menilai kebutuhan masyarakat terhadap sekolah berbasis bantuan pemerintah itu jauh lebih besar dibandingkan kapasitas yang tersedia saat ini.
Dalam kunjungan tersebut, Presiden didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Saifullah Yusuf, serta Wakil Menteri Sosial Agus Jabo.
Presiden mengaku optimistis setelah melihat perkembangan program yang terus berjalan, namun ia menegaskan bahwa pekerjaan besar masih menanti pemerintah karena jumlah masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan tersebut terus meningkat.
“Jadi gembira melihat perkembangan Sekolah Rakyat, tentunya usaha masih sangat besar karena ternyata yang butuh sekolah ini banyak,” tutur Presiden.
Tingginya animo masyarakat terlihat dari jumlah pendaftar yang telah mencapai lebih dari 400 calon siswa, sementara daya tampung yang tersedia saat ini hanya mampu mengakomodasi sekitar 270 peserta didik.
Menanggapi kondisi tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa kuota 270 siswa tersebut diperuntukkan bagi seluruh wilayah Bali karena lahan pembangunan sekolah disediakan oleh Pemerintah Provinsi Bali.
Menurut Mensos, pola penerimaan peserta didik akan berbeda apabila lahan disediakan oleh pemerintah kabupaten atau kota karena sekolah nantinya diprioritaskan bagi warga di daerah masing-masing.
“Kalau lahannya disediakan oleh kabupaten atau kota, maka yang bisa sekolah di situ hanya warga kabupaten atau kota tersebut,” tutur Mensos.
Dalam dialog tersebut, Presiden kemudian menanyakan jumlah Sekolah Rakyat yang telah beroperasi di Bali sebagai bagian dari evaluasi program pendidikan yang menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah.
“Di seluruh Bali ada berapa sekolah rakyat,” tanya Presiden Prabowo.
“Baru satu,” jawab Mensos.
Mendengar penjelasan tersebut, Presiden langsung meminta agar pembangunan Sekolah Rakyat di Bali dipercepat sehingga akses pendidikan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.
“Harus tambah secepat mungkin. Diharapkan bupati-bupati atau pemerintah pusat mencarikan lahannya,” sambung Prabowo.
Arahan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat ingin memperluas jaringan Sekolah Rakyat di Bali agar tidak hanya terpusat pada satu lokasi, melainkan hadir di berbagai kabupaten dan kota.
Presiden juga menekankan pentingnya inovasi dan langkah kreatif dari seluruh pemangku kepentingan agar tidak ada calon siswa yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan karena keterbatasan fasilitas.
Untuk mempercepat realisasi program, Presiden meminta Seskab Teddy Indra Wijaya menjalin koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna mengidentifikasi aset negara yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Lahan atau fasilitas pemerintah yang belum digunakan secara maksimal diharapkan dapat dipinjamkan sementara sebagai lokasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat sebelum pembangunan sekolah permanen selesai dilakukan.
“Seskab mungkin nanti koordinasi dengan Kementerian/Lembaga yang lain cari fasilitas yang ada yang mungkin kurang dimanfaatkan bisa segera dipinjam untuk bikin sekolah permanen,” ungkap Presiden.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mempercepat pemerataan pendidikan sekaligus mewujudkan target pembangunan Sekolah Rakyat di setiap kabupaten dan kota di Provinsi Bali.***
