JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mulai mengevaluasi pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sejumlah armada OMC berpeluang dialihkan ke wilayah yang masih membutuhkan penanganan, seiring mulai turunnya hujan di beberapa daerah yang sebelumnya menjadi sasaran operasi.
Evaluasi tersebut dipimpin Kepala BNPB Letjen Kristomei Sianturi dalam rapat di Posko Terpadu, Base Ops Halim Perdanakusumah, Jakarta, Senin (2/11/2026). Rapat digelar secara hybrid dengan melibatkan Kepala BMKG, perwakilan TNI/Polri, kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah.
Kristomei mengatakan, evaluasi diperlukan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan OMC sekaligus memetakan daerah yang masih membutuhkan intervensi modifikasi cuaca. Hasil evaluasi juga akan menjadi dasar untuk menentukan pemindahan armada ke wilayah lain yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
“Jadi pagi ini sengaja saya kumpulkan kembali untuk mendengarkan evaluasi dan termasuk memberikan arahan sedikit ke depan apa yang harus kita kerjakan,” ujar Kristomei.
Menurut dia, perkembangan cuaca di sejumlah daerah menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan kelanjutan operasi. Beberapa wilayah, seperti Sumatera Selatan, Jambi, Riau, dan Kalimantan Barat, mulai mengalami hujan sehingga kebutuhan OMC di daerah tersebut perlu dievaluasi kembali.
Armada yang tidak lagi dibutuhkan di wilayah tersebut dapat direposisi untuk mendukung penanganan karhutla di daerah lain yang masih memerlukan bantuan.
BNPB melihat peluang untuk menggeser armada OMC ke Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, hingga Papua Selatan. Langkah tersebut diharapkan membuat dukungan penanganan karhutla lebih tepat sasaran.
“Sudah mulai hujan di Sumatera Selatan, Jambi, Riau, atau Kalimantan Barat yang bisa kita bantu dulu untuk di wilayah Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah, termasuk Maluku Utara dan Papua Selatan,” tutur Kristomei.
Dia juga membuka kemungkinan penambahan aset apabila kebutuhan penanganan di wilayah tujuan meningkat. Dengan begitu, pemindahan armada tidak hanya bergantung pada ketersediaan unit dari daerah lain, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan dukungan tambahan.
“Kalau bisa kita tambah, kita geser mana yang bisa kita geser dan kita tambah aset di sana,” imbuhnya.
BNPB Minta Daerah Siaga Hadapi Musim Hujan
Di tengah evaluasi penanganan karhutla, BNPB juga mulai memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah. Langkah ini menyusul prediksi BMKG mengenai musim hujan yang diperkirakan berlangsung pada akhir 2026.
Sebagai tindak lanjut, Kepala BNPB pada 30 Oktober 2026 telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026 tentang Langkah-Langkah Kesiapsiagaan Menghadapi Musim Hujan Tahun 2026/2027.
Surat edaran tersebut telah disampaikan kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota di Indonesia. Pemerintah daerah diminta meningkatkan kesiapan menghadapi potensi bencana, terutama dengan memastikan kesiapan personel, peralatan, serta kapasitas masyarakat di wilayah masing-masing.
Kristomei secara khusus mengingatkan para kepala daerah agar memetakan potensi kerawanan banjir dan mengambil langkah antisipasi sejak dini.
“Saya juga memberikan imbauan kepada seluruh Gubernur, Bupati, Kepala Daerah untuk mewaspadai tentang adanya kerawanan banjir di wilayah masing-masing,” katanya.
Peringatan tersebut disampaikan karena sejumlah wilayah sudah mulai mengalami banjir. Kondisi ini menjadi perhatian BNPB, mengingat peralihan dari musim kemarau menuju musim hujan berpotensi memunculkan jenis ancaman bencana yang berbeda.
Kristomei menegaskan, seluruh pihak perlu mengantisipasi perubahan ancaman tersebut. Setelah penanganan karhutla menjadi perhatian selama musim kemarau, kesiapsiagaan kini perlu diarahkan pula pada potensi banjir saat musim hujan.
“Kelihatan tantangannya mulai bergeser ini, habis Karhutla terbitlah banjir. Nanti sama-sama kita antisipasi,” pungkasnya.
