JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan kesiapannya mendukung rekrutmen siswa untuk program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan bahwa pihaknya siap menyuplai data akurat berbasis wilayah dan sosial ekonomi melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta melakukan verifikasi lapangan secara langsung.
Dalam pertemuan dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Jakarta, Amalia menekankan pentingnya kolaborasi lintas instansi, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah.
“Pak Mensos tentunya BPS akan selalu mendukung dan siap terus mendukung dari pusat, provinsi, kabupaten-kota. Untuk kita berkolaborasi selalu,” ujar Amalia di Kantor Kementerian Sosial pada Jumat (9/5/2025).
BPS secara konsisten memperbarui DTSEN seiring dinamika populasi yang terus berubah setiap hari, mulai dari kelahiran, kematian, hingga perpindahan tempat tinggal.
Amalia memastikan bahwa data ini juga diselaraskan dengan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta dapat diakses masyarakat melalui fitur usul-sanggah di aplikasi Cek Bansos.
Data akurat dari DTSEN menjadi tulang punggung proses seleksi siswa Sekolah Rakyat agar tepat sasaran kepada anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Pendekatan ini diharapkan mampu menyeleksi peserta didik secara objektif, menghindari ketimpangan, dan memperkuat akuntabilitas publik.
Sekolah Rakyat adalah inisiatif pendidikan gratis berasrama yang difokuskan pada anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Didorong oleh komitmen Presiden Prabowo, program ini bertujuan memutus rantai kemiskinan dan memastikan setiap anak Indonesia mendapat peluang pendidikan setara tanpa terkecuali.
Dengan sistem verifikasi terbuka, pemerintah mengajak masyarakat untuk aktif terlibat dalam mengoreksi atau mengusulkan perubahan data sosial ekonomi.
Langkah ini membuktikan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar proyek pendidikan, melainkan gerakan kolaboratif seluruh elemen bangsa demi keadilan sosial.***
