Presiden FIFA, Gianni Infantino, kini berhadapan dengan ancaman penyelidikan resmi dari Komite Kehakiman DPR Amerika Serikat. Langkah manuver ini dipimpin oleh Jamie Raskin, anggota senior Partai Demokrat di Komite Kehakiman DPR, untuk mengusut tuntas dugaan hubungan istimewa dan “tukar guling” politik antara FIFA dengan Presiden AS, Donald Trump.
Melalui surat resmi bertanggal 26 Juli 2026, Raskin memberikan tenggat waktu hingga 9 Agustus bagi FIFA untuk menyerahkan dokumen, catatan komunikasi, hingga daftar log pengunjung kantor FIFA di Trump Tower, New York. Tak hanya itu, Infantino juga diminta bersedia menjalani wawancara formal.
Deretan Kompromi dan Keistimewaan untuk Trump
Hubungan mesra Infantino dan Trump telah menjadi sorotan tajam sepanjang gelaran Piala Dunia 2026. Sederet keputusan FIFA dinilai sarat akan kepentingan politik pragmatis.
Seperti penganugerahan FIFA Peace Award kepada Trump pada pengundian turnamen di Washington, serta pembukaan kantor baru FIFA di Trump Tower, Manhattan.
Melalui peninggian lobi politik, Trump menghubungi Infantino untuk meninjau ulang hukuman kartu merah penyerang AS, Folarin Balogun, sebelum laga babak 16 besar melawan Belgia. FIFA secara kontroversial mencabut larangan tanding tersebut.
Kehadiran Trump bersama pimpinan Kanada dan Meksiko di panggung VIP dalam prosesi penyerahan trofi final Spanyol vs Argentina juga menjadi sorotan, meski keduanya sempat disambut cemoohan penonton di stadion.
“Pertukaran timbal balik terbaru yang diatur oleh FIFA dan Presiden Trump bukanlah kejahatan tanpa korban. Ini merugikan warga Amerika,” tegas Raskin dalam suratnya.
Tudingan Melumpuhkan Etika dan ‘Penyuapan Legal’
Raskin kembali mengungkit skandal korupsi global FIFA tahun 2015 dan menyengat kepemimpinan Infantino yang dianggap gagal membawa reformasi. Sebaliknya, Infantino dituduh sengaja melumpuhkan sistem pengawasan internal dengan menyingkirkan mayoritas anggota komite etik FIFA di awal masa jabatannya.
“Kurangnya transparansi ini membuka jalan bagi Anda untuk menjilat pemerintahan Trump melalui taktik yang disebut oleh pakar hukum dan mantan anggota komite etik Anda sendiri sebagai ‘penyuapan legal’,” cecar Raskin.
Raskin juga menyoroti skema harga tiket dinamis (dynamic pricing) Piala Dunia 2026 yang merugikan publik dan dinilai sebagai bentuk penipuan konsumen di bawah naungan “status istimewa” yang diberikan Administrasi Trump.
Langkah Raskin saat ini masih berstatus imbauan keras, sebab Partai Demokrat tidak memegang suara mayoritas di DPR AS untuk mengeksekusi pemanggilan paksa tanpa persetujuan Partai Republik.
Meski demikian, desakan internasional terus bergulir. Federasi Sepak Bola Norwegia dilaporkan tengah menyiapkan pengaduan resmi terkait pembatalan sanksi Balogun, sementara Presiden LaLiga Javier Tebas hingga mantan pejabat FIFA terang-terangan mendesak Infantino mundur.
Menanggapi gelombang tudingan tersebut, Infantino merilis pesan panjang di akun Instagram resminya. Ia mengecam para kritikus yang dituduhnya menyebarkan kebohongan dan narasi palsu, sembari mengklaim bahwa Piala Dunia 2026 adalah sebuah kesuksesan besar.
