JAKARTA – Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, mengapresiasi keputusan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan dan merespons aspirasi publik.
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI ini menyebut bahwa pencabutan IUP tersebut bukan sekadar keputusan administratif, melainkan komitmen nyata untuk melindungi ekosistem laut yang kaya keanekaragaman hayati. “Presiden Prabowo telah menunjukkan kepemimpinan yang tegas dan visioner dengan mencabut empat IUP yang berpotensi merusak salah satu kawasan paling kaya keanekaragaman hayati laut di dunia. Ini bukan hanya keputusan administratif, melainkan komitmen nyata menjaga ekosistem dan masa depan generasi mendatang,” ujar Putri dalam keterangan tertulis, Selasa (10/6/2025).
Putri menegaskan bahwa Fraksi PAN mendukung penuh langkah Presiden beserta jajaran kabinet, termasuk Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq. Menurutnya, pemerintah telah bergerak cepat merespons desakan masyarakat, akademisi, dan aktivis lingkungan.
“Kita tidak bisa menukar kekayaan alam dengan keuntungan sesaat. Raja Ampat bukan hanya milik Papua, tapi milik dunia. Menjaganya adalah bentuk tanggung jawab konstitusional dan moral kita,” lanjutnya.
Fraksi PAN juga mengapresiasi peran aktif masyarakat yang konsisten mengawal isu tersebut hingga menjadi perhatian nasional. “Kebijakan ini selaras dengan semangat Fraksi PAN dalam mendorong pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan. Kami akan terus mengawal agar tata kelola pertambangan di Indonesia lebih transparan, berkelanjutan, dan menghormati hak masyarakat adat,” tutup Putri.
