JAKARTA – Ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat setelah dua tentara Amerika Serikat tewas dan satu hilang akibat serangan Iran di Yordania.
Militer AS segera membalas dengan menargetkan pasukan Garda Revolusi Iran (IRGC) serta fasilitas radar, maritim, dan penyimpanan rudal di Kuwait dan Yordania.
Serangan ini terjadi di tengah eskalasi pertempuran di Selat Hormuz, menyusul berakhirnya gencatan senjata yang sebelumnya ditandatangani AS dan Iran pada 18 Juni. Presiden AS Donald Trump pada 9 Juli menyatakan perjanjian tersebut “tidak lagi berlaku.”
Dilansir The Guardian, Minggu (19/7/2026), Iran menuduh Washington melanggar kesepakatan dan membalas dengan serangan drone serta rudal ke pangkalan-pangkalan AS di Kuwait, Bahrain, dan Yordania. Kuwait melaporkan sejumlah fasilitas vital seperti pembangkit listrik dan pabrik desalinasi air menjadi sasaran, memicu kebakaran dan korban luka. Bahrain juga mengaktifkan sirene darurat, sementara sistem pertahanan udara Yordania menembak jatuh rudal Iran.
Sekretaris Jenderal Dewan Kerja Sama Teluk, Jasem Mohamed al-Budaiwi, mengecam serangan Iran terhadap infrastruktur sipil dan menyebutnya sebagai “kejahatan perang.” Kuwait Petroleum Corporation melaporkan kerugian material signifikan akibat serangan terhadap fasilitas minyak.
Di sisi lain, IRGC mengklaim berhasil menghancurkan pesawat tempur AS, menargetkan pangkalan udara Sheikh Isa di Bahrain, serta menghentikan kapal di Selat Hormuz. Militer AS menyebut operasi balasan mereka bertujuan “melemahkan kemampuan militer Iran.”
Kementerian kesehatan Iran melaporkan serangan AS telah menewaskan 50 orang dan melukai lebih dari 500 lainnya. Teheran memperingatkan akan melanjutkan “operasi ofensif skala penuh” jika serangan berlanjut. Mayor Jenderal Mohsen Rezaee menegaskan, “Iran tidak akan lagi membatasi diri pada respons balasan yang setara… dan tidak ada perbatasan politik yang akan aman.”
