TEHERAN, IRAN – Retaknya persatuan di lingkaran elite Republik Islam Iran semakin terlihat pascaperang dengan Amerika Serikat dan Israel. Ketegangan memuncak saat prosesi pemakaman Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei berubah menjadi panggung kemarahan kelompok garis keras terhadap para pejabat senior pemerintah.
Alih-alih memberikan penghormatan kepada mendiang pemimpin, sebagian pelayat justru melontarkan hujatan kepada Presiden Iran Masoud Pezeshkian yang berjalan di samping peti jenazah Khamenei. Massa meneriakkan tuduhan bahwa presiden telah mengkhianati cita-cita Revolusi Islam setelah pemerintah menyepakati gencatan senjata dan membuka jalan bagi pelonggaran sebagian sanksi Amerika Serikat.
Insiden tersebut menjadi sinyal paling nyata bahwa konflik politik di tubuh Republik Islam kini tidak lagi tersembunyi. Pertarungan pengaruh antara kelompok pragmatis yang menginginkan stabilitas dan faksi ultra-konservatif yang menolak kompromi dengan Washington semakin terbuka.
Kemarahan massa juga menyasar Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi, diplomat utama yang memimpin negosiasi dengan pemerintahan Presiden Donald Trump.
Araghchi bahkan disebut harus meninggalkan area pemakaman lebih awal setelah dilempari batu oleh massa yang meneriakkan tuduhan bahwa dirinya telah menjual kepentingan negara.
Peristiwa itu memperlihatkan besarnya penolakan kelompok garis keras terhadap kesepakatan yang dianggap sebagai bentuk penyerahan diri kepada Amerika Serikat.
Tuduhan Kudeta Mengguncang Elite Iran
Di balik demonstrasi kemarahan tersebut, berkembang narasi yang semakin kuat di kalangan kelompok ultra-konservatif bahwa para pejabat sipil sedang menjalankan “kudeta lunak” terhadap sistem Republik Islam.
Mereka meyakini pemerintahan yang dipimpin Presiden Pezeshkian, Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf, dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi telah mengambil alih kendali negara ketika Pemimpin Tertinggi baru, Mojtaba Khamenei, hampir tidak pernah tampil di hadapan publik.
Kelompok garis keras bahkan menuding para pejabat tersebut sengaja mengabaikan arahan pemimpin tertinggi baru dalam proses negosiasi dengan Amerika Serikat.
Anggota parlemen radikal Mahmoud Nabavian menjadi salah satu tokoh yang paling vokal menyuarakan tudingan tersebut.
“Peringatan kepada rakyat Iran: Apakah kudeta akan segera terjadi?” tulis Nabavian melalui akun X beberapa hari sebelum pemakaman.
Beberapa hari kemudian, ia kembali menyerukan perlawanan terhadap apa yang disebutnya sebagai upaya perebutan kekuasaan.
“Pada saat-saat perpisahan dengan Imam yang gugur, kita mengibarkan panji pembalasan atas darahnya dan berdiri teguh melawan kudeta.”
Mojtaba Khamenei Terus Menghilang dari Publik
Spekulasi politik semakin menguat karena Mojtaba Khamenei, yang disebut sebagai penerus kepemimpinan tertinggi Iran, hampir tidak pernah muncul secara terbuka sejak wafatnya sang ayah.
Ia juga belum menyampaikan pidato resmi kepada rakyat maupun secara langsung menunjukkan otoritasnya dalam pengambilan keputusan negara.
Kondisi tersebut membuka ruang bagi munculnya berbagai teori mengenai siapa yang sesungguhnya mengendalikan pemerintahan Iran saat ini.
Pakar Iran yang berbasis di Amerika Serikat, Arash Azizi, menilai absennya Mojtaba telah menciptakan kekosongan kepemimpinan yang dimanfaatkan oleh elite politik sipil.
“Ketidakhadiran Mojtaba yang berkelanjutan berarti mereka tidak memiliki akses kepadanya dan juga bahwa Ghalibaf beserta sekutunya secara efektif memegang kendali negara,” katanya.
Menurutnya, kondisi itu membuat kelompok garis keras semakin yakin bahwa telah terjadi upaya sistematis untuk menggeser pengaruh penerus Khamenei.
Pemakaman Jadi Arena Demonstrasi Politik
Prosesi pemakaman Ali Khamenei yang berlangsung selama beberapa hari berubah menjadi ajang konsolidasi kelompok fundamentalis.
Di tengah seruan persatuan nasional setelah konflik militer dengan Amerika Serikat dan Israel, kelompok garis keras justru memanfaatkan momentum tersebut untuk mendesak pemerintah melanjutkan perang.
Mereka menolak segala bentuk kompromi dengan Washington dan menuntut pembalasan atas kematian Khamenei.
Narasi tersebut semakin menguat setelah situasi gencatan senjata kembali memanas akibat serangan Garda Revolusi Iran terhadap kapal-kapal di Selat Hormuz yang kemudian dibalas oleh Amerika Serikat.
Perkembangan itu memicu kembali desakan kelompok konservatif agar pemerintah membatalkan seluruh kesepakatan dengan Washington.
Ancaman Terbuka terhadap Presiden
Tekanan terhadap Presiden Pezeshkian sebenarnya telah muncul jauh sebelum pemakaman berlangsung.
Seorang penyanyi religi yang dikenal dekat dengan aparat keamanan Iran, Mohammad Ali Bakhshi, bahkan menyampaikan ancaman secara terbuka dalam sebuah acara keagamaan.
“Tuan Presiden, jika syarat-syarat pemimpin tidak dipenuhi, maka kamilah yang akan menjadi sasaran, pedang dan tenggorokan Anda.”
Ia kemudian menambahkan ancaman yang lebih keras.”Kami akan mendatangkan neraka atas Anda.”
Pernyataan tersebut memicu kritik luas di Iran. Namun, menurut laporan CNN, Bakhshi tidak menghadapi proses hukum atas ancaman tersebut.
Faksi Garis Keras Mulai Disingkirkan
Di tengah memanasnya konflik internal, sejumlah tokoh garis keras justru mulai kehilangan posisi strategis.
Mahmoud Nabavian, yang selama ini menjadi salah satu penentang paling keras terhadap perundingan dengan Amerika Serikat, dicopot dari jabatannya di Komisi Keamanan Nasional parlemen bersama beberapa anggota lain yang menolak kesepakatan tersebut.
Nabavian sebelumnya merupakan bagian dari delegasi perundingan Iran sebelum akhirnya berbalik menentang proses diplomasi.
Ia bahkan dituduh membocorkan isi rancangan kesepakatan ke media sebelum dokumen resmi ditandatangani.
Kelompok yang diwakilinya berasal dari **Jebhe-ye Paydari** atau Front Ketahanan, sebuah faksi yang dikenal sebagai salah satu kubu paling konservatif di Republik Islam.
Mereka memosisikan diri sebagai penjaga kemurnian Revolusi Islam 1979 dan secara konsisten menolak kompromi dengan negara-negara Barat.
Pengaruh Garis Keras Masih Besar
Meski jumlah mereka tidak dominan, kelompok garis keras masih memiliki pengaruh besar di berbagai lembaga negara, termasuk parlemen dan penyiaran nasional IRIB.
Salah satu tokoh utamanya, Saeed Jalili, bahkan memperoleh lebih dari 13 juta suara pada pemilihan presiden 2024 dan menjadi pesaing utama dalam kontestasi politik nasional.
Peneliti tamu di Institut Jerman untuk Urusan Internasional dan Keamanan, Hamidreza Azizi, menilai elite pemerintahan kini mulai berupaya membatasi ruang gerak kelompok tersebut.
“Kita melihat Ghalibaf menggunakan pengaruhnya untuk menyingkirkan elemen-elemen garis keras ini.”
Menurut Azizi, persaingan politik kini semakin terbuka karena situasi dalam negeri Iran berada pada fase yang sangat rentan.
Rezim Dinilai Masih Solid Meski Terbelah
Di sisi lain, sejumlah pengamat menilai perpecahan yang terlihat di permukaan belum menunjukkan keruntuhan struktur kekuasaan Republik Islam.
Meski terjadi persaingan tajam di antara elite politik, tujuan utama pemerintahan tetap sama, yakni mengakhiri konflik dengan memperoleh pelonggaran sanksi sekaligus mempertahankan kendali Iran atas Selat Hormuz.
Namun, absennya Mojtaba Khamenei dari ruang publik, meningkatnya pengaruh Garda Revolusi, serta menguatnya dukungan kelompok garis keras setelah pemakaman ayahnya membuat tekanan terhadap pemerintah diperkirakan akan terus meningkat.
Bahkan sejumlah tokoh konservatif kembali menyerukan aksi militer terhadap Amerika Serikat.
Mantan Menteri Luar Negeri Iran, Manouchehr Mottaki, secara terbuka mengusulkan operasi terhadap pangkalan militer AS di kawasan.
“Cukup jika kita mengambil 100 tentara dan membawa mereka kembali ke Iran,” ujarnya dalam sebuah wawancara televisi.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa pertarungan arah kebijakan Iran belum berakhir. Di tengah upaya diplomasi pemerintah, kelompok garis keras terus mendorong agenda konfrontatif terhadap Amerika Serikat dan Israel, sehingga membuat masa depan stabilitas politik Iran masih diselimuti ketidakpastian.
