JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto akan memimpin sidang perdana Dewan Pertahanan Nasional (DPN) pada hari ini, Jumat (7/2/2025), di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat. Sidang tersebut dijadwalkan dimulai pada pukul 14.00 WIB.
“Bapak Presiden akan memimpin sidang perdana Dewan Pertahanan Nasional, pukul 14.00 WIB,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana dalam keterangan pers yang diterima redaksi pada Jumat siang ini.
Usai sidang, Presiden Prabowo juga dijadwalkan memberikan pengarahan kepada para komandan satuan TNI.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antar komponen pertahanan dalam rangka memastikan stabilitas dan keamanan negara.
Struktur Dewan Pertahanan Nasional
Dewan Pertahanan Nasional merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam penetapan kebijakan umum pertahanan negara.
Sebelumnya, pada 16 Desember 2024, Presiden Prabowo melantik Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional.
Selain itu, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan juga dilantik sebagai Sekretaris Dewan Pertahanan Nasional.
Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 87M Tahun 2024, yang mengatur pengangkatan pejabat Dewan Pertahanan Nasional.
Tugas dan Fungsi Dewan Pertahanan Nasional
Sebagai lembaga yang berfungsi sebagai penasihat Presiden dalam menetapkan kebijakan pertahanan, Dewan Pertahanan Nasional memiliki tugas yang sangat strategis.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, DPN bertugas untuk menelaah, menilai, dan menyusun kebijakan pertahanan yang terintegrasi, memastikan agar setiap komponen negara, termasuk pemerintah dan TNI, dapat menjalankan perannya dalam pertahanan negara.
Dewan ini juga bertanggung jawab dalam menyusun kebijakan terpadu pengerahan komponen pertahanan negara, baik untuk mobilisasi maupun demobilisasi.
Lebih lanjut, DPN juga memiliki tugas untuk menilai risiko dari kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan di bidang pertahanan negara.
Sidang perdana ini menandai langkah penting dalam menguatkan kebijakan dan koordinasi pertahanan negara, yang diharapkan dapat meningkatkan kesiapan dan daya tangkal Indonesia menghadapi ancaman global.
