YOGYAKARTA – Duta Besar Republik Indonesia untuk Tahta Suci Vatikan, Michael Trias Kuncahyono, menegaskan bahwa agama sejak lama memiliki peran strategis dalam dunia diplomasi internasional, baik sebagai pemicu konflik maupun sebagai jembatan kerja sama antarbangsa. Pernyataan ini disampaikan dalam forum The 10th International Conference on Sustainable Innovation (ICoSI) yang digelar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) pada 5-7 Agustus 2026.
Dalam paparannya, Trias mencontohkan Perjanjian Westphalia dan Perjanjian Camp David sebagai dua tonggak sejarah yang memperlihatkan bagaimana faktor keagamaan turut menentukan arah diplomasi global. Konferensi tahunan yang menghadirkan para praktisi dan akademisi tersebut menyoroti dialog antaragama sebagai salah satu langkah konkret untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB ke-16, yakni perdamaian, keadilan, dan penguatan institusi.
Trias menjelaskan bahwa dialog antaragama kini menjadi instrumen diplomasi kontemporer yang melibatkan tiga elemen sekaligus, yakni individu, organisasi, dan pemerintah, dengan sasaran akhir mewujudkan toleransi, perdamaian, dan keadilan di tengah masyarakat global.
Diplomasi Religius Bukan Soal Pelaku, Tapi Proses
Lebih jauh, Trias memaparkan konsep religious diplomacy atau diplomasi berbasis agama yang menurutnya memiliki tujuan sejalan dengan diplomasi konvensional, yaitu mendorong saling pengertian, membuka ruang dialog, serta mengupayakan resolusi damai atas berbagai konflik. Ia menggarisbawahi bahwa pendekatan religius dalam diplomasi tidak ditentukan oleh identitas pelaku diplomasi itu sendiri, melainkan melekat pada proses diplomasi yang dijalankan.
Trias juga membedakan secara tegas antara tokoh agama yang berperan sebagai aktor diplomasi dan diplomat profesional yang menjalankan tugasnya dengan pendekatan keagamaan. Ia menyebut sejumlah figur keagamaan dunia yang suaranya terbukti berdampak besar terhadap isu hak asasi manusia (HAM) dan perdamaian global, di antaranya Paus Yohanes Paulus II, Dalai Lama, dan Paus Fransiskus.
Menurut Trias, Paus Yohanes Paulus II tercatat berperan penting dalam proses perdamaian di kawasan Amerika Tengah dan Timur Tengah. Sementara itu, Dalai Lama dikenal sebagai pembela HAM dan perdamaian dalam konteks konflik Tibet dengan China, sedangkan Paus Fransiskus disebut memiliki andil signifikan dalam proses rekonsiliasi hubungan antara Amerika Serikat dan Kuba.
Bahas Deklarasi Istiqlal, Dubes Trias Temui Menteri Agama RI
Selain memaparkan gagasan diplomasi religius di forum akademik, Dubes Trias juga melakukan pertemuan terpisah dengan Menteri Agama RI Nasaruddin Umar di Jakarta. Pertemuan tersebut membahas relevansi diplomasi berbasis agama dengan Deklarasi Istiqlal, dokumen yang ditandatangani oleh mendiang Paus Fransiskus bersama K.H. Nasaruddin Umar selaku Imam Besar Masjid Istiqlal pada September 2024.
Dalam pertemuan itu, Nasaruddin Umar menilai Indonesia memiliki peluang besar untuk bersinergi dengan Vatikan dalam menggaungkan perdamaian dunia melalui pendekatan humanisme. Ia menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang terbiasa hidup berdampingan dengan keberagaman.
Menteri Agama menambahkan bahwa sebagai negara kepulauan dengan ragam pulau, suku, budaya, dan agama, Indonesia tetap mampu menjaga persatuan di bawah landasan Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
Nasaruddin memandang karakter Indonesia sebagai negara maritim yang secara alami terbiasa menerima perbedaan suku, ras, dan agama dapat dipadukan dengan posisi Vatikan sebagai episentrum agama Katolik dunia yang kini dipimpin Paus Leo XIV. Ia meyakini kolaborasi antara kedua pihak berpotensi menghasilkan suara yang kuat dalam mendorong perdamaian global.
KBRI Vatikan Siapkan Kegiatan Peringatan Dua Tahun Deklarasi Istiqlal
Sebagai tindak lanjut, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Tahta Suci berencana menggelar rangkaian kegiatan pada 2026 untuk memperingati dua tahun penandatanganan Deklarasi Istiqlal. Kegiatan tersebut rencananya akan melibatkan Kementerian Agama, Pemerintahan Vatikan, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, serta sejumlah organisasi keagamaan lain yang relevan.
Rencana tersebut mendapat sambutan positif dari Menteri Agama RI, yang berharap kegiatan peringatan ini dapat memberikan dampak nyata terhadap situasi keamanan global yang tengah berlangsung saat ini.
