TEL AVIV, ISRAEL – Israel menolak keras keterlibatan militer Turki dalam misi stabilisasi Jalur Gaza, langkah yang memicu ketegangan baru di Timur Tengah dan mengancam rencana pembentukan pasukan multinasional beranggotakan 5.000 personel untuk menjaga keamanan pasca-penarikan pasukan Israel dari wilayah tersebut.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengeluarkan pernyataan keras pada Minggu malam, menegaskan bahwa Yerusalem akan mempertahankan hak veto penuh atas komposisi pasukan asing di Gaza. Langkah ini muncul di tengah upaya rekonstruksi besar-besaran di wilayah yang hancur akibat perang dua tahun terakhir, termasuk penarikan pasukan Israel dari Gaza City pada 21 Oktober lalu.
Hubungan diplomatik Israel-Turki yang sudah retak sejak awal konflik Gaza semakin memburuk. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan kerap mengkritik operasi militer Israel, menyebutnya sebagai “genosida” terhadap warga Palestina.
Sebaliknya, pemerintah Israel menuduh Erdogan terlalu condong pada kelompok militan Hamas dan jaringan Ikhwanul Muslimin, ditambah friksi di Suriah yang melibatkan kedua negara.
Meski demikian, Turki sempat menawarkan kontribusi pasukan sebagai bagian dari rencana perdamaian 20 poin yang diusulkan Presiden AS Donald Trump. Ankara bahkan ditunjuk sebagai salah satu penjamin kesepakatan gencatan senjata rapuh tersebut.
Namun, penolakan Israel kini mengancam posisi Turki, dengan sumber diplomatik menyebut Ankara mungkin mundur total dari misi tersebut.
Pemerintahan Trump telah menggelar pembicaraan dengan sejumlah negara mayoritas Muslim untuk membentuk pasukan stabilisasi, termasuk Indonesia, Uni Emirat Arab, Mesir, Qatar, dan Azerbaijan.
Mesir diproyeksikan memimpin operasi ini, dengan fokus utama mencegah kekambuhan kekerasan di tengah upaya membangun kembali infrastruktur Gaza yang porak-poranda.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, dalam pernyataan terbarunya, menekankan pentingnya kenyamanan Israel. “Pasukan keamanan internasional untuk stabilisasi Gaza harus terdiri atas negara-negara yang membuat Israel merasa nyaman,” ujar Rubio, meski tidak secara eksplisit menyebut Turki.
Netanyahu sendiri menegaskan posisi tegas Israel dalam konferensi pers kemarin. “Kami memegang kendali atas keamanan kami, dan kami juga telah memperjelas mengenai pasukan internasional bahwa Israel akan menentukan pasukan mana yang tidak dapat kami terima, dan beginilah cara kami beroperasi dan akan terus beroperasi,” tegas Netanyahu.
Ia menambahkan, “Hal ini, tentu saja, juga diterima oleh Amerika Serikat, sebagaimana telah diungkapkan oleh perwakilan paling seniornya dalam beberapa hari terakhir.”
Para analis internasional memperingatkan bahwa kegagalan membentuk pasukan stabilisasi bisa memicu kekacauan baru di Gaza, di mana ribuan warga masih bergantung pada bantuan kemanusiaan.
Dengan gencatan senjata yang masih rapuh, penolakan ini bukan hanya ujian bagi diplomasi Trump, tetapi juga indikator masa depan hubungan Israel dengan negara-negara Muslim moderat.
