JAKARTA – Dalam upaya mendorong percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih, Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyelaraskan data kemiskinan hingga ke level desa.
Langkah ini diyakini dapat memperkuat perumusan strategi pemberdayaan masyarakat berbasis koperasi di tingkat akar rumput.
Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menyebut kolaborasi ini menjadi fondasi awal untuk pengembangan koperasi desa sebagai solusi konkret dalam pemangkasan rantai distribusi dan penurunan angka kemiskinan.
“KDMP bisa berdampak sosial secara nyata seperti pengurangan kemiskinan dan pemutusan rantai distribusi yang panjang,” ujarnya pada Kamis (7/8/2025).
Dengan sinkronisasi data tersebut, Kemenkop dan BPS berencana menyusun potret utuh kondisi sosial ekonomi desa. Informasi ini akan menjadi referensi penting bagi pengelola KDMP dalam merancang model bisnis yang adaptif dan berkelanjutan.
“Kunci keberhasilan program ini adalah kerja sama antara Kemenkop dan BPS ini adalah komunikasi,” lanjut Budi.
Kemenkop menargetkan pembentukan KDMP tak hanya bersifat simbolis, tetapi benar-benar berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian desa.
Dukungan data yang akurat menjadi prasyarat utama agar kebijakan pengentasan kemiskinan benar-benar menyasar kelompok yang paling membutuhkan bantuan.
Sementara itu, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan bahwa pihaknya telah memiliki data mikro mengenai profil desa secara nasional yang sangat berguna untuk pengembangan KDMP.
Ia mencatat, jumlah penduduk miskin per Maret 2025 mencapai 23,85 juta jiwa. “Nantinya bisa dilihat seberapa jauh kontribusi KDMP terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkap Amalia.
Data BPS yang terperinci hingga level desa memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih presisi. Integrasi antara data dan pelaksanaan program koperasi diyakini akan menjadi model baru dalam tata kelola pembangunan inklusif yang berbasis potensi lokal.***
