SUMBAR – Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Dharmasraya, Sumatera Barat, agar siap digunakan pada Tahun Ajaran Baru Juli 2026. Proyek ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan sekaligus menekan kemiskinan ekstrem.
“Per kemarin sore, saya koordinasi sudah sekitar 9 persen. Jadi mudah-mudahan sampai 20 Juni selesai. Mungkin ada beberapa yang belum selesai tuntas, dan sudah saya sampaikan agar rumput untuk lapangan bola segera disemai karena itu memakan waktu cukup lama dan tidak bisa mendadak. Tapi overall bagus,” katanya.
Untuk memastikan target Juli 2026 terpenuhi, Kementerian PU menetapkan target progres harian minimal.
“Jadi untuk Sekolah Rakyat di Dharmasraya ini kita kejar. Mudah-mudahan per hari bisa minimal 2 persen. Kalau misalnya per hari nggak bisa mencapai 2 persen karena hujan atau lainnya, besoknya saya minta untuk di-catch up. Jadi, kalau hari ini ketinggalan setengah persen, berarti besoknya mesti 2,5 persen. Karena adik-adik kita yang sekarang masih berada di Sekolah Rakyat Rintisan harus bisa masuk ke sekolah yang baru pada Tahun Ajaran Baru Juli 2026,” tegasnya.
Ia juga memberi apresiasi kepada pelaksana proyek.“Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, Satgas Percepatan SR Tahap 2 bekerja dengan baik. Koordinasinya bagus. Kontraktor juga bergerak cepat. Semua bekerja sama untuk memastikan progres harian berjalan baik termasuk kesiapan material,” ujarnya.
Model Sekolah Rakyat yang dibangun merupakan paket pendidikan terpadu mulai dari jenjang SD hingga SMA. Fasilitasnya dilengkapi asrama, ruang makan, rumah ibadah, serta sarana olahraga seperti lapangan sepak bola dan lintasan atletik. Pemerintah juga menanggung kebutuhan siswa, termasuk seragam dan buku, sebagai bagian dari strategi intervensi sosial untuk menekan angka kemiskinan ekstrem melalui akses pendidikan.
Menteri Dody menegaskan proyek tersebut merupakan bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem.
“Jadi, sebetulnya ini adalah ide mulia Presiden Prabowo Subianto dengan tujuan agar kemiskinan ekstrem dapat segera dihapuskan dari Indonesia. Sesuai juga dengan semboyan PU 608. Dan penghapusan kemiskinan ekstrem itu paling mudah melalui sekolah. Tidak ada cara lain. Di samping itu juga untuk menyiapkan generasi Indonesia Emas 2045,” kata Dody.
Dari sisi pemerintah daerah, Pemprov Sumatera Barat menyatakan dukungan penuh terhadap program tersebut. Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, mengatakan pemerintah provinsi menargetkan pembangunan tambahan tujuh Sekolah Rakyat pada tahun depan dengan luas kawasan rata-rata 8 hingga 10 hektare.
“Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan pembangunan tambahan tujuh Sekolah Rakyat pada tahun depan dengan luas kawasan rata-rata 8–10 hektare,” ujar Vasko.
Sementara itu, Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani memastikan dukungan administrasi dan kesiapan lahan agar proyek berjalan tanpa hambatan. Di lapangan, tenaga kontraktor dan tim logistik juga disebut telah menambah shift kerja guna mengejar target progres harian yang ditetapkan kementerian.
Percepatan proyek Sekolah Rakyat di Dharmasraya dinilai menjadi tolok ukur implementasi program nasional yang mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan kebijakan sosial. Pemerintah berharap keberadaan sekolah terpadu itu tidak hanya memperluas akses pendidikan, tetapi juga mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem dan menyiapkan generasi menuju Indonesia Emas 2045.
