JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menangani 1.024 infrastruktur terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga 5 Oktober 2026. Pemulihan jaringan jalan, jembatan, dan infrastruktur sumber daya air telah mencapai 100 persen, sedangkan sejumlah fasilitas layanan dasar dan prasarana strategis masih dalam proses penanganan.
Penanganan tersebut dilakukan di delapan kabupaten/kota dengan mengerahkan personel dan alat berat untuk memulihkan akses serta memastikan layanan prasarana vital masyarakat tetap berjalan.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pemulihan infrastruktur di Pulau Flores harus dilakukan secara cepat dan tepat. Namun, pembangunan kembali juga harus memperhatikan kondisi wilayah yang memiliki risiko gempa.
Karena itu, Kementerian PU menerapkan prinsip build back better dalam penanganan infrastruktur terdampak. Prinsip tersebut menekankan pembangunan kembali dengan kualitas yang lebih baik, aman, dan mampu menghadapi risiko bencana.
“Bangunannya harus kita perkuat karena bagaimanapun ini adalah daerah gempa. Jadi bangunannya harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi alamnya,” ujar Dody melalui keterangan tertulis, Kamis (8/10/2026).
Di sektor konektivitas, Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Bina Marga memastikan 20 ruas jalan yang terdampak gempa tetap dapat difungsikan. Kerusakan pada jaringan jalan tersebut meliputi 89 titik longsor dan lima patahan.
Selain jalan, sebanyak 14 jembatan terdampak juga telah kembali difungsikan, termasuk sejumlah duiker yang berada pada jaringan jalan terdampak. Dengan penanganan tersebut, pemulihan jaringan jalan dan jembatan telah mencapai 100 persen.
Penanganan juga dilakukan pada infrastruktur sumber daya air untuk memastikan fungsi pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Kementerian PU telah memverifikasi fungsi dua bendung, satu bendungan, 15 daerah irigasi, serta 15 sumur air baku.
Selain itu, dua embung, empat pengaman pantai, dan dua infrastruktur sungai turut masuk dalam proses penanganan dan verifikasi. Secara keseluruhan, penanganan infrastruktur sumber daya air juga telah mencapai 100 persen.
Sementara pada sektor Cipta Karya, pemerintah masih melanjutkan penanganan sejumlah fasilitas yang berkaitan langsung dengan layanan dasar masyarakat. Dari 93 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terdampak, sebanyak 64 telah diverifikasi.
Untuk bangunan gedung, dari 129 fasilitas yang terdampak, 86 di antaranya telah menjalani verifikasi. Adapun dari 10 prasarana sanitasi terdampak, enam telah diverifikasi. Sementara penanganan terhadap sembilan kawasan strategis telah mencapai 100 persen.
Dalam masa tanggap darurat, Kementerian PU juga menyalurkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak gempa.
Dari 131 unit sarana dan prasarana tanggap darurat yang disiapkan, sebanyak 88 unit telah didistribusikan. Bantuan tersebut meliputi 15 mobil tangki air, dua mobil vakum tinja, 46 hidran umum, dua toilet portabel, 18 velbed, satu biority, tiga tenda, serta satu dump truck.
Selain fasilitas layanan dasar, pemerintah juga menangani prasarana strategis yang terdampak gempa. Dari 651 infrastruktur yang telah teridentifikasi, sebanyak 644 telah diverifikasi.
Dari jumlah tersebut, 146 infrastruktur telah melalui proses pembersihan, sedangkan 59 lainnya telah mendapatkan penanganan untuk kerusakan ringan.
Prasarana yang terdampak mencakup 300 fasilitas peribadatan, 112 fasilitas pendidikan, dan 238 fasilitas kesehatan. Tingkat kerusakan pada masing-masing fasilitas telah diidentifikasi, mulai dari rusak ringan, sedang, hingga berat untuk menentukan langkah penanganan berikutnya.
Kementerian PU memastikan proses pemulihan terus dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan dan keberlanjutan fungsi layanan. Pembangunan kembali juga diarahkan agar infrastruktur yang diperbaiki lebih aman dan tangguh menghadapi potensi bencana di masa mendatang.
Upaya tersebut menjadi bagian dari percepatan pemulihan pascagempa agar aktivitas masyarakat di wilayah terdampak dapat kembali berjalan secara bertahap. Penanganan infrastruktur juga diarahkan sejalan dengan Visi PU 608, yang menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai instrumen untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
