JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pihaknya sudah memperoleh petunjuk mengenai sosok di balik pembangunan pagar laut yang membentang sepanjang 30,1 kilometer di perairan Tangerang, Banten. Namun, Trenggono memilih untuk tidak mengungkapkan informasi lebih lanjut karena masih perlu dilakukan klarifikasi lebih lanjut.
“Memang ada permintaan dari masyarakat agar kasus ini diusut tuntas segera, namun tidak semudah itu. Kami sudah mendapatkan beberapa petunjuk, tapi tentu saja harus ada proses klarifikasi dulu,” ungkap Trenggono dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
Trenggono juga menegaskan bahwa meski sudah memiliki informasi awal, pihaknya harus terlebih dahulu melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pihak yang diduga terlibat untuk memastikan kebenaran tindakan tersebut.
Penyelidikan Masih Berlanjut
Menteri KKP menambahkan, pihaknya sering menerima pertanyaan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pemasangan pagar bambu di perairan Tangerang. Menurutnya, hingga saat ini pihak kepolisian masih terus menyelidiki kasus tersebut.
“Beberapa pertanyaan tadi hampir sama, tentang siapa yang memasang pagar tersebut. Proses penyidikan masih berjalan, dan sampai saat ini kami belum bisa membocorkan siapa yang terlibat,” jelas Trenggono.
Terkait tindak lanjut, Trenggono mengungkapkan bahwa KKP bersama Polsus KKP telah melakukan penyegelan terhadap proyek pagar laut dan akan melanjutkan investigasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Keterbatasan Pengawasan Laut
Selain itu, Trenggono juga mengungkapkan bahwa KKP menghadapi tantangan dalam pengawasan ruang laut, mengingat terbatasnya alat yang dimiliki saat ini. Menurutnya, pihaknya telah mengajukan untuk memiliki sistem pengawasan digital yang lebih canggih, namun hingga saat ini pengadaan tersebut belum terwujud.
“Secara terbuka kami akui bahwa alat pengawasan kami sangat terbatas. Kami sudah mengajukan untuk memiliki sistem pengawasan digital, tapi sampai sekarang kami belum memilikinya,” kata Trenggono.
Koordinasi dengan Pihak Terkait
Menteri KKP menegaskan bahwa untuk mengendalikan pemanfaatan ruang laut secara nasional, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah. Hal ini dilakukan agar pengelolaan ruang laut dapat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan terhindar dari penyalahgunaan.
“Kami akan terus melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan pihak terkait untuk pengendalian ruang laut secara nasional, dengan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku,” tutup Trenggono.
