JAKARTA – Komisi IV DPR RI menyatakan apresiasinya terhadap Kementerian Pertanian (Kementan) yang berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Ketua Komisi IV, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, menyebut capaian ini sebagai sebuah kemajuan yang patut dibanggakan, mengingat pada tahun sebelumnya Kementan hanya mampu meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Prestasi ini disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IV bersama Menteri Pertanian di Gedung DPR/MPR RI pada Rabu (16/7/25).
Titiek menyampaikan bahwa pencapaian tersebut mencerminkan perbaikan signifikan dalam tata kelola keuangan, serta menjadi tonggak penting bagi sektor pertanian yang tetap mampu bertahan di tengah tekanan ekonomi global.
“Boleh kita beri tepuk tangan karena ini capaian yang sangat menggembirakan mengingat pada tahun 2023 Kementerian Pertanian mendapatkan opini wajar dengan pengecualian,” kata Titiek.
Capaian opini WTP dari BPK menjadi sorotan khusus, mengingat tahun 2024 bukanlah tahun yang mudah bagi sektor ekonomi global.
Tantangan seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, fluktuasi harga ekspor komoditas unggulan, hingga risiko iklim ekstrem menjadi latar belakang keberhasilan ini. Titiek menilai pertanian tetap berperan krusial sebagai pilar utama pertumbuhan nasional.
“Sejalan dengan itu, sektor pertanian tetap mampu berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional dan menjadi salah satu dari lima sektor utama penopang pertumbuhan, bersama industri pengolahan, perdagangan, pertambangan, dan konstruksi,” jelasnya.
Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), sektor pertanian menunjukkan pertumbuhan sebesar 0,82 persen dan memberikan kontribusi sebesar 12,61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada 2024.
Angka ini menegaskan peran vital sektor ini dalam menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan.
“Hal ini mencerminkan peran strategis sektor pertanian dalam menjaga stabilitas ekonomi serta ketahanan pangan nasional di tengah berbagai tantangan global dan domestik,” ujar Titiek.
Di sisi pengelolaan anggaran, realisasi belanja Kementan mencapai Rp14,30 triliun dari pagu Rp14,73 triliun, atau sekitar 97,09 persen. Angka tersebut menjadi bukti bahwa kementerian mampu menjalankan kebijakan fiskal yang efisien, akuntabel, serta transparan.
Titiek juga menggarisbawahi pentingnya konsistensi keberhasilan ini untuk tahun-tahun mendatang.
Ia mendorong agar penguatan program ketahanan pangan, peningkatan pendapatan petani, dan daya saing komoditas pertanian melalui industrialisasi dan perluasan pasar ekspor menjadi fokus utama pada 2025.
“Sektor pertanian bukan hanya penopang pembangunan nasional, tetapi juga kunci dalam meningkatkan devisa negara dan mewujudkan kesejahteraan rakyat secara merata,” kata Titiek.
Menanggapi hal ini, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa opini WTP yang diberikan BPK dalam laporan keuangan Kementerian Pertanian merupakan hasil kolaborasi erat antara pemerintah dan legislatif.
Dalam laporan audit atas LKKL dan LK BUN 2024, Kementan berhasil mencatat kinerja pengelolaan keuangan yang memenuhi standar tertinggi.
“Pencapaian ini merupakan hasil kerja keras bersama, termasuk arahan, bimbingan, dan pengawalan yang dilakukan oleh Ibu Ketua, Pimpinan, dan Anggota Komisi IV DPR RI.”
“Kedepan Kementan akan terus mendorong peningkatan sektor pertanian, sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian dan kesejahteraan petani semakin terjamin,” tukas Mentan Amran.***
