Jeddah, Arab Saudi – Indonesia kembali menegaskan sikap tegasnya terhadap rencana pembentukan Israel Raya dalam forum Konferensi Tingkat Menteri Luar Biasa (KTM-LB) Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang digelar di Jeddah, Senin (25/8/2025).
Pertemuan darurat itu berlangsung di tengah meningkatnya ancaman Israel untuk melakukan pendudukan penuh atas Gaza dan perluasan permukiman di Tepi Barat.
Dalam forum internasional tersebut, Indonesia menilai rencana Israel Raya tidak hanya mengancam eksistensi Palestina, tetapi juga berpotensi mengguncang stabilitas seluruh kawasan. Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI, Anis Matta, mendesak OKI mengambil langkah tegas.
“OKI perlu mengerahkan seluruh kekuatan dan sumber daya untuk menolak. Menghentikan rencana pendudukan penuh Israel atas Gaza serta perluasan permukiman di Tepi Barat,” ujar Anis Matta menegaskan.
Desakan Indonesia: Hentikan Pendudukan, Salurkan Bantuan
Selain menolak proyek Israel Raya, Indonesia mendorong OKI bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional untuk segera mengakhiri konflik, sekaligus memastikan bantuan kemanusiaan bisa masuk Gaza tanpa hambatan.
“Seberapa pun lamanya waktu yang dibutuhkan dan sebanyak apapun pengorbanan yang harus dijalani. Palestina akan senantiasa menjadi jantung yang berdenyut bagi umat ini,” ucap Anis.
Seruan tersebut muncul seiring laporan PBB yang menyebut Gaza kini menghadapi kelaparan total, kondisi yang dinilai sebagai puncak dari krisis kemanusiaan. “Tidak ada yang lebih buruk daripada menjadikan kelaparan sebagai senjata perang dan genosida terhadap saudara-saudara kita di Gaza,” tambahnya.
Momentum Global dan Resolusi OKI
Menurut Anis, dunia kini mulai menunjukkan perubahan sikap dengan semakin banyak negara yang berani mengangkat narasi Palestina.
Karena itu, ia meminta OKI memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat dukungan internasional, termasuk mendesak Dewan Keamanan PBB agar segera menggelar sidang khusus menghentikan pendudukan Israel di Gaza maupun wilayah Palestina lainnya.
“Termasuk, mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menggelar sidang khusus. Guna mengakhiri pendudukan Israel atas Gaza dan seluruh wilayah Palestina,” tegasnya.
KTM-LB OKI kali ini dihadiri perwakilan dari 43 negara anggota, dengan 21 di antaranya diwakili langsung oleh Menteri Luar Negeri, termasuk Menlu Palestina.
Pertemuan menghasilkan resolusi keras yang menolak rencana Israel, menuntut pembukaan blokade kemanusiaan, serta mendorong aksi nyata dari PBB dan negara-negara dunia untuk menghentikan agresi.***
