JAKARTA — Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menegaskan masyarakat suku Dayak tetap diperbolehkan mendaftar sebagai prajurit TNI meski memiliki tato yang menjadi bagian dari tradisi budaya. Ketentuan tersebut, menurut Maruli, bukan kebijakan baru dan telah berlaku sejak lama.
Penegasan itu disampaikan Maruli setelah mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026). Ia memastikan tato yang dibuat sebagai bagian dari tradisi masyarakat Dayak tidak menjadi persoalan dalam proses perekrutan prajurit TNI.
“Ya memang dari dulu juga sudah boleh, memang nggak ada masalah itu. Dulu dibuatnya kalau punya tato karena tradisi ya diizinkan,” kata Maruli.
Meski demikian, Maruli mengaku belum mengetahui apakah sudah ada warga Dayak dengan tato tradisional yang mendaftarkan diri dalam proses penerimaan prajurit TNI. Ia menyebut pihaknya akan mengecek kembali data tersebut.
Menurut Maruli, keberadaan tato juga bukan sesuatu yang melekat pada seluruh masyarakat Dayak. Karena itu, ia menilai tidak ada persoalan dengan ketentuan tersebut, khususnya bagi tato yang memang berkaitan dengan tradisi.
“Tapi sejauh ini memang belum ada yang mendaftar yang seperti itu, nanti kami akan cari lagi. Ya itu kan suku Dayak kan nggak semua bertato, jadi sebenarnya nggak ada masalah sih. Yang berminat kita belum tahu, nanti kita cari lagi lah. Kita pastikan,” ujarnya.
Maruli juga membuka peluang lebih besar bagi masyarakat dari berbagai wilayah di Indonesia untuk bergabung menjadi prajurit TNI. Menurut dia, keterwakilan dari seluruh daerah menjadi hal yang baik bagi institusi militer, terlebih TNI saat ini tengah melakukan penambahan personel.
“Karena kita juga senang kalau ada semua perwakilan daerah seluruh Indonesia, apalagi sekarang kita menambah personel, kalau bisa lebih banyak, lebih bagus,” tutur Maruli.
Dibahas dalam Rapat Prabowo
Isu mengenai perekrutan masyarakat Dayak menjadi prajurit TNI sebelumnya turut dibahas Presiden Prabowo Subianto dalam rapat bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan para kepala angkatan.
Rapat tersebut berlangsung di Hambalang, Jawa Barat, Sabtu (29/8/2026), mulai sore hingga malam hari. Selain jajaran pimpinan TNI, pertemuan itu dihadiri Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Teddy kemudian mengunggah momen rapat tersebut melalui akun Instagram Sekretariat Kabinet. Dalam pertemuan itu, Prabowo tidak hanya membahas perekrutan warga Dayak, tetapi juga sejumlah agenda lain terkait penanganan bencana dan kondisi lingkungan.
Teddy menyebut salah satu pembahasan berkaitan dengan penyesuaian persyaratan bagi masyarakat Dayak pedalaman yang memiliki keinginan untuk menjadi prajurit TNI.
“Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo meminta perkembangan mengenai beberapa hal antara lain, penyesuaian syarat terkait perekrutan suku Dayak pedalaman yang ingin menjadi prajurit TNI,” ujar Teddy.
Selain persoalan perekrutan, rapat tersebut membahas penanganan sejumlah bencana. Di antaranya penanganan pascagempa bumi di Flores, erupsi Gunung Merapi, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
Penanganan karhutla secara khusus menjadi perhatian untuk wilayah Kalimantan dan Sumatera.
Dengan penegasan KSAD tersebut, masyarakat Dayak yang memiliki tato karena tradisi tetap memiliki kesempatan untuk mengikuti proses perekrutan prajurit TNI. Maruli memastikan tradisi tersebut tidak menjadi penghalang selama memenuhi ketentuan lain yang berlaku dalam proses penerimaan prajurit.
