JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago meminta jajaran humas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memperkuat koordinasi serta meningkatkan penguasaan terhadap ruang digital. Langkah tersebut dinilai penting untuk menghadapi penyebaran disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK) yang dinilai dapat memengaruhi pola pikir dan karakter masyarakat.
Pesan itu disampaikan Djamari saat membuka Forum Koordinasi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) di Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2026).
Forum yang mengangkat tema “Optimalisasi Peran Humas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam Menghadapi DFK dan Disrupsi Informasi” tersebut menjadi wadah untuk menyatukan langkah antarlembaga dalam mengelola komunikasi publik pemerintah.
Dalam arahannya, Djamari menilai ruang digital telah berkembang menjadi arena strategis yang dapat memengaruhi persepsi hingga perilaku masyarakat. Karena itu, pemerintah tidak boleh membiarkan ruang tersebut sepenuhnya diisi oleh narasi yang berpotensi merugikan.
“Medan digital sekarang sangat strategis. Saya ibaratkan sebagai Padang Kurusetra atau medan tempur yang sangat besar,” kata Djamari.
Menurut dia, pihak yang mampu menguasai ruang digital memiliki posisi penting dalam menentukan arah pertarungan informasi. Sebaliknya, ketika pemerintah tidak hadir secara aktif, ruang tersebut berpotensi dimanfaatkan pihak lain untuk menyebarkan narasi dengan tujuan tertentu.
“Ruang digital saya katakan juga sebagai medan kritik, medan yang siapa pun bisa menguasainya maka akan memenangkan pertempuran. Apabila tidak kita kuasai, maka akan dikuasai orang lain dengan tujuan tertentu,” ujarnya.
Djamari juga menyoroti derasnya arus konten negatif di media sosial, termasuk ujaran kebencian dan informasi yang menyesatkan. Ia mengingatkan dampaknya tidak berhenti pada persoalan komunikasi, tetapi dapat memengaruhi cara masyarakat berpikir dan bertindak.
Ia menjelaskan, informasi yang terus dikonsumsi masyarakat dapat membentuk pola pikir. Pola pikir tersebut kemudian memengaruhi tindakan yang dilakukan secara berulang hingga pada akhirnya membentuk karakter.
“Media sosial sangat memengaruhi pikiran masyarakat. Apa yang ada di pikiran akan memengaruhi apa yang kita kerjakan, dan apa yang terus kita kerjakan akan membentuk karakter,” tuturnya.
Karena itu, Djamari meminta pemerintah tidak lengah menghadapi perubahan lanskap informasi. Ia mengingatkan agar kondisi tersebut tidak sampai membuat masyarakat kehilangan optimisme dan mudah menyerah.
“Jangan sampai kita lengah sehingga karakter bangsa ini berubah menjadi lemah, mudah menyerah, dan pesimis. Kita tidak bisa menyerahkan negeri ini kepada orang-orang yang pesimis,” tegasnya.
Djamari selanjutnya mengingatkan konsekuensi apabila ruang digital lebih dahulu didominasi oleh narasi negatif. Menurut dia, pemerintah membutuhkan sumber daya dan dukungan anggaran yang lebih besar apabila harus mengambil kembali ruang publik yang sudah telanjur dikuasai pihak lain.
“Kalau sudah dikuasai orang lain, perlu upaya keras untuk merebutnya kembali. Perlu sumber daya, perlu alat, dan perlu anggaran,” ujarnya.
Padahal, kata Djamari, pemerintah memiliki kekuatan dan sumber daya yang besar. Persoalannya adalah bagaimana seluruh potensi tersebut dikoordinasikan sehingga dapat digunakan secara efektif dalam menghadapi tantangan informasi digital.
“Padahal, kekuatan yang kita miliki sangat besar, maka harus bisa dikoordinasikan dengan baik,” tambahnya.
Penguatan peran humas pemerintah tersebut juga disebut berkaitan dengan direktif Presiden Prabowo Subianto mengenai penanganan kejahatan digital dan perlindungan data nasional. Dalam konteks tersebut, fungsi humas pemerintah dinilai tidak lagi cukup jika hanya berorientasi pada publikasi kegiatan dan informasi administratif.
Humas dituntut mengambil peran yang lebih strategis dalam mengelola komunikasi publik sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kehadiran pemerintah di ruang digital diharapkan mampu menghadirkan informasi yang faktual, edukatif, dan tidak memperkeruh situasi.
Djamari juga mengajak unsur pemerintah, TNI, Polri, serta masyarakat untuk memperkuat kerja bersama dalam menghadapi penyebaran DFK. Menurutnya, upaya tersebut tidak dapat hanya dibebankan kepada satu institusi karena ruang digital melibatkan berbagai kelompok dan kepentingan.
“Tidak ada orang lain lagi. Kita sendiri yang harus berjuang bersama-sama menguasai ruang digital untuk mencegah DFK,” pungkasnya.
Forum Bakohumas tersebut turut menghadirkan sejumlah narasumber untuk memberikan pembekalan mengenai pengelolaan komunikasi publik dan menghadapi disrupsi informasi. Mereka antara lain Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya.
Dalam agenda tersebut, Djamari turut didampingi Wakil Menko Polkam Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali.
