JAKARTA – Pembangunan jalan tol dinilai memiliki peran penting dalam memperkuat konektivitas nasional sekaligus mendukung aktivitas ekonomi di berbagai wilayah. Keberlanjutan pembangunan dan pengelolaan jalan tol menjadi bagian yang perlu diperhatikan seiring dengan target pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.
Pengamat Kebijakan Publik dan Lingkungan Agus Pambagio mengatakan, jalan tol tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem kebijakan dan perekonomian. Keberadaan jaringan jalan yang memadai dapat membantu memperlancar mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta aktivitas logistik.
Menurut Agus, konektivitas yang semakin baik dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan dunia usaha. Infrastruktur jalan yang terhubung dengan baik juga dapat membuka akses menuju berbagai pusat kegiatan ekonomi, mendukung distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan efisiensi perjalanan.
Karena itu, pembangunan jalan tol perlu dilihat dalam perspektif jangka panjang. Selain memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana, keberadaan jalan tol juga perlu didukung dengan pengoperasian dan pemeliharaan yang berkelanjutan sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
“Jalan tol itu sebuah ekosistem. Pemerintah perlu melihat bagaimana seluruh kebijakan tersebut saling mempengaruhi dan bagaimana kita dapat berkolaborasi agar tujuan akhirnya tetap sama yaitu pelayanan publik yang semakin baik dan infrastruktur yang berkelanjutan, dan konektivitas yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi,” kata Agus.
Ia menambahkan, pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8 persen membutuhkan dukungan dari berbagai sektor. Infrastruktur menjadi salah satu unsur pendukung karena konektivitas yang baik dapat membantu meningkatkan efisiensi ekonomi dan memperkuat hubungan antarpusat pertumbuhan.
Dalam pembangunan jalan tol, aspek pembiayaan dan investasi juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan. Proyek jalan tol membutuhkan modal besar dengan periode pengembalian investasi yang berlangsung dalam jangka panjang. Kondisi ekonomi, biaya konstruksi, tata ruang, pola perjalanan masyarakat, serta kebijakan pemerintah dapat berubah selama masa tersebut.
Berdasarkan pemaparan Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) kepada Komisi V DPR RI pada Juli 2026, dari 39 sampel Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang ditinjau, sekitar 54 persen masih mencatat profitabilitas operasi negatif, 37 persen belum menghasilkan keuntungan operasi, sementara sekitar 9 persen telah memiliki arus kas positif.
Data tersebut menunjukkan karakter investasi jalan tol yang membutuhkan waktu untuk mencapai tingkat pengembalian yang memadai. Kondisi ini menjadi salah satu aspek yang perlu diperhitungkan dalam menjaga keberlanjutan pembangunan dan pengelolaan jalan tol.
Menurut Agus, keberlanjutan investasi membutuhkan lingkungan kebijakan yang memberikan kepastian bagi seluruh pihak. Dengan keterbatasan kemampuan fiskal negara, keterlibatan badan usaha dan investor menjadi bagian dari upaya memperluas pembangunan infrastruktur.
“Kalau negara masih memandang jalan tol penting dalam sistem logistik nasional dan keterbatasan kemampuan keuangan mengharuskan negara menggandeng pihak swasta, tentunya ekosistem investasi yang sehat amat diperlukan. Ini bukan semata-mata kepentingan investor, tetapi bagaimana memastikan infrastruktur yang sudah dibangun dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Dalam pengelolaan jalan tol, keseimbangan antara pelayanan kepada pengguna dan keberlanjutan investasi juga menjadi hal yang perlu dijaga. Salah satunya melalui mekanisme evaluasi dan penyesuaian tarif yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024.
Ketentuan tersebut mengatur evaluasi dan penyesuaian tarif secara berkala dengan mempertimbangkan sejumlah faktor, antara lain inflasi, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta kondisi tertentu yang dapat memengaruhi kelayakan investasi.
Menurut Agus, mekanisme tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka kebijakan yang seimbang. Pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi perhatian, sementara keberlanjutan pengelolaan jalan tol juga perlu dijaga agar kualitas infrastruktur dapat dipertahankan.
Peningkatan standar pelayanan kepada pengguna jalan juga dinilai penting. Namun, penerapan kebijakan baru yang berdampak terhadap biaya investasi maupun operasional perlu disiapkan secara terukur, termasuk dengan mempertimbangkan masa transisi dan kondisi proyek yang telah berjalan.
Selain faktor investasi dan kebijakan, kualitas jalan tol juga dipengaruhi oleh kondisi operasional di lapangan. Salah satunya berkaitan dengan kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) yang dapat memberikan beban lebih terhadap infrastruktur jalan.
Ketersediaan dan harga material konstruksi juga menjadi bagian dari faktor yang perlu diperhatikan dalam kegiatan pemeliharaan atau preservasi jalan tol. Berbagai aspek tersebut menunjukkan perlunya koordinasi antarpemangku kepentingan dalam menjaga kualitas dan keberlanjutan infrastruktur.
Agus berpandangan, kebijakan mengenai jalan tol perlu disusun secara terintegrasi karena berbagai aspek di dalamnya saling berkaitan. Tarif, standar pelayanan, preservasi, pengendalian ODOL, pemanfaatan ruang milik jalan, tempat istirahat dan pelayanan, integrasi antarruas, hingga kebijakan material perlu dipertimbangkan dalam satu kerangka kebijakan.
“Yang dibutuhkan bukan pengurangan standar pelayanan ataupun keberpihakan kepada investor, melainkan konsistensi kebijakan, pembagian risiko yang proporsional, serta kepastian implementasi agar pemerintah, pelaku usaha, investor, dan seluruh pemangku kepentingan dapat bekerja dalam arah yang sama,” kata Agus.
Menurut dia, keberhasilan pembangunan jalan tol pada akhirnya merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah, pelaku usaha, investor, lembaga pembiayaan, serta pemangku kepentingan lainnya memiliki peran masing-masing dalam memastikan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur berjalan secara berkelanjutan.
Pembangunan jalan tol juga tidak hanya berkaitan dengan penambahan ruas baru. Infrastruktur tersebut memiliki fungsi untuk memperkuat konektivitas, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta menghubungkan pusat produksi dengan pasar.
Dalam konteks target pertumbuhan ekonomi 8 persen, keberlanjutan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu bagian yang perlu diperhatikan. Jalan tol bukan satu-satunya faktor penentu pertumbuhan ekonomi, tetapi konektivitas yang baik dapat mendukung efisiensi dan memperkuat aktivitas ekonomi di berbagai daerah.
Karena itu, diperlukan kebijakan yang konsisten serta koordinasi yang baik di antara seluruh pihak agar pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, dan peningkatan pelayanan jalan tol dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Dengan pengelolaan yang baik dan dukungan ekosistem kebijakan yang memadai, jalan tol diharapkan terus memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung kelancaran aktivitas ekonomi dan konektivitas nasional.
