WASHINGTON, AS — Membengkaknya biaya operasi militer Amerika Serikat (AS) dalam konflik dengan Iran mulai menekan anggaran Angkatan Laut AS atau US Navy. Dana yang semula disiapkan untuk membayar gaji personel bahkan disebut sempat dialihkan untuk menutup kebutuhan operasi militer di luar negeri.
Kondisi tersebut terungkap dalam dokumen internal Pentagon yang dikutip The Guardian. Dalam dokumen itu disebutkan bahwa rangkaian operasi militer serta pengerahan kekuatan laut dalam skala besar telah menguras anggaran operasional sekaligus persediaan amunisi AS.
Tekanan terhadap anggaran membuat Angkatan Laut AS harus mencari sumber dana lain untuk memenuhi kebutuhan operasi yang terus meningkat. Salah satu pos yang terdampak adalah anggaran gaji personel.
Seorang pejabat Angkatan Laut AS yang tidak disebutkan namanya menjelaskan bahwa dana untuk kebutuhan gaji sempat digunakan untuk membiayai kebutuhan darurat di luar negeri. Anggaran tersebut kemudian harus dikembalikan agar pembayaran gaji personel tetap dapat dilakukan.
“Dana untuk gaji… dialihkan untuk membiayai kebutuhan darurat di luar negeri dan kini ditutupi kembali menggunakan dana yang belum terpakai. Mereka mengisi kembali pos gaji agar kami menerima pembayaran gaji yang cukup,” ujar pejabat tersebut.
Persoalan ini berkaitan dengan perencanaan anggaran militer AS yang tidak memperhitungkan kemungkinan terjadinya eskalasi konflik dengan Iran. Anggaran Angkatan Laut AS untuk 2026 disebut mencapai sekitar 300 miliar dolar AS atau sekitar Rp5.323 triliun.
Namun, besarnya anggaran tersebut tidak disertai alokasi khusus untuk membiayai konfrontasi bersenjata dengan Teheran. Akibatnya, meningkatnya kebutuhan operasi harus ditangani melalui realokasi anggaran yang telah tersedia.
Situasi tersebut menjadi semakin rumit karena usulan pendanaan tambahan dari Gedung Putih juga menghadapi hambatan. Pemerintah AS sebelumnya mengajukan paket pendanaan darurat sekitar 67 miliar dolar AS atau setara Rp1.188 triliun untuk menutup kebutuhan yang muncul akibat operasi militer.
Namun, peluang paket tersebut memperoleh persetujuan Kongres disebut masih tipis. Jika pendanaan tambahan tidak segera tersedia, tekanan terhadap anggaran operasional militer AS berpotensi terus berlanjut.
Beban finansial tersebut juga berjalan beriringan dengan persoalan lain, yakni berkurangnya persediaan persenjataan AS. Intensitas operasi militer yang tinggi membuat penggunaan amunisi meningkat, sementara pengadaan kembali membutuhkan waktu dan anggaran.
Center for Strategic and International Studies (CSIS) dalam analisisnya pada April lalu telah memperingatkan mengenai kondisi persediaan senjata AS yang semakin tergerus akibat tingginya intensitas operasi.
Salah satu kekhawatiran yang muncul adalah menipisnya stok rudal berpemandu presisi atau precision-guided missiles. Penggunaan senjata secara masif dalam konflik berkepanjangan dinilai dapat mengurangi kemampuan AS mempertahankan kesiapan militernya apabila di kemudian hari harus menghadapi konflik berskala besar.
Dengan demikian, eskalasi konflik tidak hanya memberikan tekanan pada kemampuan operasional militer AS di lapangan. Beban tersebut juga mulai merembet ke pengelolaan anggaran dan ketersediaan persenjataan, termasuk di tubuh Angkatan Laut AS.
