Pemerintah Nepal menghadapi tantangan ekonomi hebat pascabencana banjir bandang dahsyat yang menerjang wilayah pegunungan Himalaya pekan ini. Negara tersebut diperkirakan membutuhkan alokasi dana rekonstruksi raksasa berkisar antara US$ 4 miliar hingga US$ 5 miliar (setara Rp70,8 triliun hingga Rp88,5 triliun) untuk membangun kembali infrastruktur yang hancur.
Nilai pemulihan yang sangat fantastis ini ditaksir setara dengan hampir sepersepuluh dari total Produk Domestik Bruto (PDB) perekonomian Nepal.
Menteri Keuangan Nepal, Swarnim Wagle, mengonfirmasi besaran estimasi awal dari dampak kehancuran bencana mematikan tersebut.
“Perkiraan awal kami berada di kisaran US$ 4 miliar hingga US$ 5 miliar. Ini masih merupakan estimasi awal. Proses penilaian kerugian dan kerusakan secara menyeluruh masih terus berjalan,” terang Swarnim pada Sabtu (29/8/2026).
Dipicu Runtuhnya Gletser Himalaya
Tragedi kemanusiaan ini bermula pada Rabu lalu saat terjadi keruntuhan gletser di wilayah dataran tinggi. Peristiwa alami tersebut seketika melepaskan gelombang air bah raksasa yang membawa material batu, es, lumpur, serta puing-puing melintasi alur sungai pegunungan.
Dampak terjangan banjir bandang ini sangat masif:
-
Korban Jiwa: Lebih dari 600 orang dilaporkan tewas di sepanjang kawasan perbatasan Nepal dan Tibet, China, sementara lebih dari 2.000 jiwa lainnya hingga kini masih dinyatakan hilang.
-
Kerusakan Fisik: Kota-kota di area perbatasan rata dengan tanah. Akses transportasi lumpuh total akibat sapuan air bah pada jembatan utama dan jalan raya.
-
Krisis Energi: Sejumlah stasiun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) vital mengalami kerusakan struktural berat, melumpuhkan lebih dari 12 persen total kapasitas listrik nasional.
Pukulan Telak Bagi Ekonomi Nepal
Meski tagihan pemulihan kali ini diperkirakan tidak sebesar dana rekonstruksi gempa bumi bermagnitudo 7,8 pada tahun 2015 lalu—yang menghabiskan US$ 9 miliar atau setara sepertiga ekonomi Nepal—bencana banjir ini dipastikan menjadi pukulan telak.
Kerusakan pada fasilitas energi, jaringan transportasi, dan kawasan permukiman mengancam roda perekonomian negara yang selama ini menyandarkan pendapatannya pada sektor pariwisata, ekspor tenaga listrik, serta kiriman uang pekerja migran (remitansi). Pemerintah Nepal kini harus bergerak cepat menggalang dukungan untuk memulai fase pemulihan di tengah situasi darurat nasional.
