JAKARTA – Kementerian HAM memastikan identitas pelaku serangan brutal terhadap warga sipil di Kampung Kembru, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah telah diketahui publik.
Dengan demikian Kementerian HAM mendorong tuntutan luas agar pengungkapan dilakukan secara transparan dan tanpa penundaan.
Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Menteri HAM Natalius Pigai yang menegaskan pentingnya akuntabilitas hukum demi menjaga kepercayaan masyarakat dan stabilitas nasional.
Peristiwa berdarah yang terjadi pada 14 April 2026 itu kini menjadi sorotan serius pemerintah karena dinilai berpotensi memicu ketegangan yang lebih luas jika tidak ditangani secara terbuka.
“Peristiwa itu terjadi siang hari, pelakunya sudah tahu, korban dan masyarakat sekitar juga tahu. Jangan disembunyikan, harus dibuka,” kata Natalius Pigai dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa, 21 April 2026.
Kementerian HAM menilai transparansi dalam mengungkap pelaku menjadi langkah krusial untuk mencegah munculnya konflik baru yang bisa mengganggu keamanan nasional.
“Kami menjadikan ini atensi serius agar tidak menjadi bom waktu. Peristiwa ini berpotensi mengganggu stabilitas nasional serta integritas wilayah negara Indonesia,” ucap Pigai.
Data terbaru yang dihimpun menunjukkan jumlah korban jiwa meningkat signifikan dibanding laporan awal sehingga memperkuat urgensi penanganan cepat dan tepat.
“Sebanyak 15 orang tewas dan tujuh lainnya luka-luka dalam serangan tersebut. Jumlah ini meningkat dari laporan awal yang menyebut lima orang meninggal dunia,” ucapnya.
Pemerintah daerah bersama unsur pimpinan provinsi dan relawan kemanusiaan telah bergerak cepat melakukan penanganan darurat di lokasi kejadian.
Kementerian HAM juga menegaskan pentingnya proses hukum yang transparan dan akuntabel agar keadilan dapat ditegakkan tanpa menimbulkan spekulasi publik.
“Kalau pelakunya tidak diungkap dan tidak bertanggung jawab. Maka martabat kita yang akan terganggu,” kata Pigai menutup.***
