JAKARTA – Pemerintah Indonesia terus berupaya memperkuat perekonomian desa melalui pengelolaan koperasi berbasis komunitas.
Salah satu langkah strategis yang tengah disiapkan adalah pelatihan bagi 210 ribu orang untuk mengelola Koperasi Desa Merah Putih.
Program ini bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil bagi masyarakat desa, khususnya petani dan pelaku usaha kecil yang sering terjebak dalam praktik tengkulak dan rentenir.
Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menegaskan bahwa program ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, yang memiliki kepedulian tinggi terhadap kesejahteraan rakyat kecil.
“Pak Prabowo ini memang hatinya untuk koperasi dan rakyat. Karena itulah ide pembentukan kopdes yang dicanangkan oleh beliau dan diperintahkan kepada saya ini,” ujar Budi Arie dalam acara Buka Puasa Bersama Kadin Indonesia di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/3).
Koperasi Desa Merah Putih hadir sebagai jawaban atas berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat pedesaan.
Dengan koperasi yang dikelola secara profesional, diharapkan praktik ekonomi yang merugikan petani dan pelaku usaha desa dapat diminimalisir.
“Bagaimana untuk melindungi masyarakat, khususnya masyarakat desa, supaya tidak terjerat rentenir, tengkulak, dan sistem ekonomi yang tidak adil di desa. Petani dibeli murah, sementara orang kota disuruh belinya mahal,” lanjut Budi Arie.
Sebagai bagian dari program ini, pemerintah akan membentuk 70 ribu koperasi desa, di mana setiap koperasi akan dikelola oleh tiga orang. Dengan demikian, total 210 ribu orang akan menerima pelatihan dan pendampingan dalam mengelola koperasi.
Budi Arie juga menegaskan bahwa kerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program ini dan memperkuat ekosistem koperasi di desa-desa.
Lebih dari sekadar wadah usaha bersama, Koperasi Desa Merah Putih juga diharapkan menjadi alat utama dalam menekan angka kemiskinan ekstrem di desa yang saat ini masih mencapai 3 juta orang.
“Karena koperasi itu wujud dari demokrasi ekonomi dan juga bagaimana cara berusaha yang bisa saling menyejahterakan dan bisa mengangkat ekonomi rakyat dari kemiskinan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti ketimpangan ekonomi antara kota dan desa. Saat ini, 85 persen perekonomian nasional masih didominasi oleh kota, sementara desa hanya menyumbang 15 persen, meskipun 91 persen wilayah Indonesia adalah desa.
Oleh karena itu, Budi Arie menekankan bahwa target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan pemerintah tidak bisa hanya bertumpu pada perkotaan, tetapi harus melibatkan desa sebagai kekuatan utama pembangunan nasional.***
