PM Greenland Tegaskan: “Negara Kami Tidak untuk Dijual”

JAKARTA – Perdana Menteri Greenland, Jens-Frederik Nielsen menegaskan bahwa negaranya bukan komoditas yang bisa diperjualbelikan. Pernyataan itu disampaikan menyusl beredarnya gambar di media sosial yang menampilkan peta Greenland tertutup bendera Amerika Serikat dengan tulisan “SOON”.

Dalam unggahan di Instagram pada Minggu (5/1/2026), Nielsen menekankan masa depan Greenland tidak akan ditentukan oleh konten media sosial. Ia merespons gambar yang dibagikan Katie Miller, istri penasihat lama Presiden AS Donald Trump, Stephen Miller, yang kini menjabat Wakil Kepala Staf Gedung Putih.

“Gambar yang dibagikan Katie Miller, yang memperlihatkan negara kami diselimuti bendera Amerika Serikat, tidak mengubah apa pun,” ujar Nielsen, dikutip dari Anadolu, Selasa (6/2026).

Ia menegaskan Greenland tidak untuk dijual. “Negara kami tidak untuk dijual, dan masa depan kami tidak akan dibentuk oleh perdebatan di media sosial,” katanya.

Nielsen menyebut unggahan tersebut sebagai bentuk ketidakhormatan terhadap kedaulatan Greenland. Menurutnya, hubungan antarnegara harus dibangun atas dasar saling menghormati dan hukum internasional. “Pesan-pesan yang membawa simbol kepemilikan bukanlah jalan ke depan. Konten semacam itu mengabaikan status dan hak-hak kami,” ujarnya.

Demokrasi Greenland

Lebih lanjut, Nielsen menekankan Greenland adalah masyarakat demokratis dengan pemerintahan sendiri, pemilu bebas, serta institusi yang kuat. Ia menambahkan posisi negaranya berlandaskan hukum internasional dan perjanjian global. “Tidak ada alasan untuk panik. Namun, ada alasan kuat bagi kami untuk dengan tegas menolak bentuk ketidakhormatan seperti ini,” tegasnya.

Greenland merupakan wilayah otonom di bawah kedaulatan Denmark yang belakangan menarik perhatian Amerika Serikat karena letak strategis dan kekayaan sumber daya mineral. Presiden AS Donald Trump sebelumnya pernah menyebut kepemilikan Greenland sebagai “kebutuhan mutlak” bagi keamanan ekonomi Amerika Serikat, bahkan menyamakannya dengan kesepakatan properti berskala besar.

Pemerintah Denmark dan Greenland secara konsisten menolak gagasan penjualan wilayah tersebut, menegaskan kedaulatan Denmark atas Greenland.